SOLOPOS.COM - Mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono dikawal keluar ruangan seusai menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (17/9/2014). Udar Pristono resmi ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi senilai Rp1,5 triliun dana proyek pengadaan bus Transjakarta dan bus kota terintegrasi bus Transjakarta (BKTB) pada Dinas Perhubungan DKI Jakarta tahun anggaran 2013. (JIBI/Solopos/Antara/Muhammad Adimaja)
Kasus Transjakarta yang menyeret Udar Pristono dipersoalkan. Udar mempraperadilankan Kejagung karena menyita aset miliknya.
Solopos.com, JAKARTA – Kasus Transjakarta berlanjut. Mantan kepala dinas perhubungan DKI Jakarta yang menjadi tersangka korupsi pengadaan bus Transjakarta, Udar Pristono, mempraperadilankan Kejaksaan Agung (Kajagung) atas tindakan penyitaan aset terhadap dirinya di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.
“Sidang hari ini terkait tindakan memasuki rumah, penggeledahan, dan penyitaan aset,” kata kuasa hukum Udar, Tonin Takhta Singarimbun, di PN Jakarta Pusat, Rabu (18/3/2015).
Tonin mengatakan total aset yang disita oleh Kejaksaan Agung mencapai 14 aset berupa 11 properti dan tiga rekening.
Tonin mengatakan total aset yang disita oleh Kejaksaan Agung mencapai 14 aset berupa 11 properti dan tiga rekening.
Properti tersebut berupa rumah, toko, apartemen, dan condotel yang berada di enam lokasi berbeda.
“Di Denpasar condotel, di Jakarta Selatan apartemen, di Bogor condotel dan rumah, ada juga yang berlokasi di Jakarta Timur dan Tangerang,” papar Tonin.
Menurut Tonin, Sidang perdana praperadilan yang digelar hari ini menggugat 11 penyidik dari Kejaksaan Agung yang memasuki rumah, menggeledah, dan menyita aset milik Udar.
Selain memepermasalahkan mengenai penyitaan, Udar juga menuntut ganti kerugian yang diakibatkan oleh penyitaan tersebut.
“Kita juga menuntut negara mengganti kerugian sebesar Rp1,7 triliun karena telah menyita aset,” ujar Tonin.
Sejumlah nilai yang dianggap mengakibatkan kerugian tersebut dikarenakan sejumlah aset yang disita sehingga tidak dapat menghasilkan uang.
“Rekening di Bank DKI itu disita, padahal gaji masih tetap masuk ke situ. Sedangkan toko yang disita juga tidak bisa beroperasi,” kata dia.
Sementara Udar berkilah segala aset dan harta yang dimilikinya bukan hasil korupsi proyek pengadaan bus TransJakarta.
Ia mengatakan, dirinya memulai karier jadi PNS tidak dari nol melainkan mendapat harta dari orang tua.