SOLOPOS.COM - Ilustrasi bus trans (Nurul Hidayat/JIBI/Bisnis)
Solopos.com, JAKARTA — Mantan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Udar Pristono, menjamin dia tidak menerima uang sepersen dalam kasus penggelembungan anggaran pengadaan bus Transjakarta.
“Saya ditetapkan sebagai tersangka, itu kan memang subjektifitas penyidik,” ujarnya di Balai Kota Jakarta, Selasa (13/5/2014).
Menurutnya, pengadaan bus Transjakarta sudah sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) No. 70/2012 dan Perpres No. 54/2010. Pengadaan bus Transjakarta tersebut bukan program yang tiba-tiba, tetapi sudah disiapkan melalui Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Itu sudah sesuai dengan aturan, RPJMD, dan proses yang baik. Saya sudah menjadi PNS sejak 1986. Saya punya nawa yang baik untuk adakan armada bus dan melayani masyarakat. Enggak ada hal-hal seperti itu,” ucapnya.
Terkait armada bus yang berasal dari Tiongkok, dia menuturkan hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan lelang yang telah ditetapkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).
“Kriterianya kan ada, misalnya bahan bakar gas, tinggi deknya, panjangnya 9 meter. Nah yang lain belum bisa mengikuti karena belum siap dengan bahan bakar gas, masih pakai solar. Kita bandingkan yang Scania aja pakai gas harganya Rp5,8 miliar, ini kan Rp3,6 miliar,” terang Udar.
Dia mengungkapkan keprihatiannya atas penahanan dua pegawainya, yaitu Ketua Panitia Pengadaan di Dishub DKI Jakarta, Setyo Tuhu, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Drajat Adhyaksa, yang telah ditetapkan tersangka sejak Maret 2014.
“Saya prihatin pada anak buah yang kini ditahan. Saya juga sudah peningkatan status menjadi tersangka. Mohon, dengan nawaitu yang baik, mohon didoakan agar saya dan kawan-kawan dapat selamat. Kami punya nawa yang baik,” ucapnya.