SOLOPOS.COM - Harbour mobile crane (HMC) milik Pelindo II disegel penyidik Bareskrim Polri, Jumat (28/8/2015) siang. (Ahmad Mabrori/JIBI/Bisnis)
Kasus Pelindo II ditangani oleh Polri. Namun DPR tak mau mundur untuk membentuk pansus.
Solopos.com, JAKARTA — Seluruh fraksi di DPR kompak membentuk panitia khusus lintas komisi untuk meneliti lebih dalam penanganan sejumlah kasus dugaan tindak pidana di PT Pelindo II. Panitia khusus (Pansus) Pelindo II yang diinisiasi oleh Komisi III DPR itu sudah mendapatkan persetujuan dari seluruh fraksi di DPR.
“Dengan demikian, Komisi III tinggal menyusun formasi pansus yang terdiri dari beberapa komisi untuk segera dikoordinasikan dengan pimpinan DPR,” kata Masinton Pasaribu, anggota Komisi III dari Fraksi PDIP, di Kompleks Gedung Parlemen, Kamis (10/9/2015).
Secara detail, paparnya, pansus tersebut akan beranggotakan wakil rakyat dari Komisi V DPR yang akan menangani masalah perhubungan, Komisi VI yang akan menangani masalah keperseroan, serta Komisi IX yang menangani masalah ketenagakerjaan. Selain itu, pembentukan pansus tersebut juga melibatkan Komisi XI yang menangani masalah anggaran di Pelindo II.
Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo, mengatakan kasus korupsi tersebut tersebut harus diungkap. “Nanti kira-kira namanya Pansus Pelindo Gate,” katanya.
Pansus tersebut, jelasnya, berperan menyelidiki berbagai macam persoalan yang terjadi di Pelindo II. “Untuk goal dari Komisi III, kami ingin memastikan bahwa penyidikan kasus dugaan korupsi pembelian mobile crane serta pengungkapan kasus dwelling time tidak dicampuri urusan politik.”
Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, juga mengungkapkan hal serupa. “Pembentukan pansus itu tidak akan mencampuri urusan hukum. Kami hanya ingin memastikan pengungkapan kasus berjalan dengan benar.”
Menurut Ruhut, ada banyak kejanggalan yang muncul saat Polri mengungkap kasus di Pelindo II. Salah satunya, tidak ada satu pun petinggi negara yang menelpon kapolri dalam penanganan kasus pidana apapun.
“Tapi kali ini, saat Bareskrim mengambil data ke Pelindo II, mendadak gaduh. Ujungnya, Menteri BUMN Rini Soemarno serta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas, Sofyan Djalil meminta Kapolri agar bawahannya tidak membuat gaduh.”
“Dalam hal ini, saya bertanya siapa yang sebenarnya membuat gaduh? Saya rasa Polri tidak gaduh dalam bekerja. Yang gaduh itu, ya yang kebakaran jenggot,” ujarnya.
Irma Suryani, anggota Komisi IX dari Fraksi Partai Nasdem, mengatakan Komisi IX telah membuat panitia kerja (panja) Pelindo II untuk mengusut kasus pemberangusan serikat pekerja serta kasus PHK yang sempat terjadi di perusahaan itu. “Namun kami akan menggabungkan panja itu ke pansus yang dibentuk oleh Komisi III,” katanya.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol. Badrodin Haiti siap mendukung pembentukan pansus tersebut dengan memberikan dukungan pengayaan data. “Kami siap mendukung, karena pansus itu berkait erat dengan penegakan hukum.”