SOLOPOS.COM - Gedung KPK (Dwi Prasetya/JIBI/Bisnis)
Kasus Pelindo II memang belum terdengar progresnya di KPK. Lembaga antirasuah ini pun mengaku sibuk.
Solopos.com, JAKARTA — KPK menegaskan tidak mengesampingkan kasus Pelindo II. Namun, penanganan kasus tersebut ternyata dibarengi dengan bermunculannya kasus baru yang harus ditangani oleh KPK.
“Saya rasa seperti yang pernah saya sampaikan, setelah diresmikan sbg plt [pelaksana tugas] pimpinan, target utama kita ialah menyelesaikan yang 36 kasus,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Pimpinan KPK, Johan Budi, Kamis (5/11/2015).
Dalam perjalanannya, KPK terus mendapatkan kasus baru seperti kasus operasi tangkap tangan. Johan Budi menambahkan untuk kasus tangkap tangan harus diselesaikan terlebih dahulu. Hal tersebut terkait masa batasan penahanan tersangka yang terjaring dalam operasi tangkap tangan KPK.
Johan Budi juga memaparkan bahwa kesulitan menemukan dua alat bukti untuk bisa menaikkan status perkara dari penyelidikan menjadi penyidikan merupakan salah satu faktor yang membuat lambatnya penanganan perkara.
Kasus Pelindo II yang saat ini ditangani KPK statusnya baru pada tahap penyelidikan. Johan Budi masih belum memberikan informasi kapan perkara tersebut akan dinaikkan statusnya ke penyidikan.
Sebelumnya, anggota Komisi III DPR, Masiton Pasaribu, hari ini, Selasa (22/9/2015) sekitar pukul 11.00 WIB, mendatangi KPK guna melaporkan dugaan penerimaan gratifikasi yang diberikan Dirut Pelindo II RJ Lino kepada Menteri BUMN.
Gratifikasi yang diberikan oleh Dirut Pelindo II tersebut dalam bentuk barang, yaitu perabotan rumah tangga. “Barang itu perabotan rumah, dokumennya lengkap di sini. Ini masih paket hemat, belum paket jumbo, nilainya Rp200 juta,” ujar Masiton di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (22/9/2015).