SOLOPOS.COM - Harbour mobile crane (HMC) milik Pelindo II disegel penyidik Bareskrim Polri, Jumat (28/8/2015) siang. (Ahmad Mabrori/JIBI/Bisnis)
Kasus Pelindo II ternyata Istana Kepresidenan belum membahas hasil rekomendasi dari pansus DPR.
Solopos.com, JAKARTA--Pihak Istana Kepresidenan sejauh ini belum membahas tentang rekomendasi Pansus DPR soal Pelindo II agar memecat Menteri BUMN Rini Soemarno dan Dirut Pelindo II R.J. Lino karena terbukti melanggar konstitusi dan perundang-undangan.
“Rekomendasi itu kan belum sampai pimpinan DPR ke presiden. Jadi belum ada pembahasan di Istana mengenai rekomendasi itu,” ujar Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki di Istana Negara, Senin (21/12/2015).
Menurut Teten, Pelindo II selain berada di bawah Kementerian BUMN juga memiliki sejumlah stakeholder yakni dewan komisaris. Tetapi mantan Tim Komunikasi Presiden tersebut tidak bersedia komentar lebih banyak mengenai rekomendasi itu karena belum dibahas di Istana.
“Perusahaan BUMN kan di bawah [Kementerian] BUMN, di bawah [Kementerian] BUMN kan juga ada dewan komisaris, tapi rekomendasi itu belum disampaikan pimpinan DPR ke Presiden saya kira setahu saya belum ada pembicaraan di Istana untuk hasil rekomendasi itu,” ujarnya.
Namun demikian, Istana dipastikan sudah berkomunikasi dengan Menteri BUMN tentang hal ini. Pemerintah juga menyatakan menghormati proses hukum yang dilakukan KPK.
“Pemerintah menghormati proses hukum yang dilakukan oleh KPK dan tentu Presiden ingin memberi keleluasaan kepada KPK untuk melakukan proses penyidikan,” jelasnya.
Sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menjadikan Direktur Utama PT Pelindo II R.J. Lino sebagai tersangka atas kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan Quai Container Crane (QCC) pada 2010.