SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
“Dibahas Rabu depan di Kantor Presiden. Kan masalah Kesra belum dibahas pada hari ini. karena hari ini kami padat dengan masalah-masalah Polhukam,” kata Menko Kesra Agung Laksono usai mengikuti rapat paripurna kabinet di Kantor Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Kamis (10/3/2011).
Soal tebusan yang harus dibayar Darsem, menurut Agung saat ini sedang diupayakan penggalangan dana kepada masyarakat, selain juga ada pihak-pihak yang akan membantu.
“Baru diusulkan kepada masyarakat, kemudian juga ada seseorang yang membantu. Saya kira wajar kalau pemerintah juga mencari jalan untuk bisa memenuhi peluang itu,” kata Agung.
Bukannya pemerintah yang akan membayar? “Sekarang masih belum. Tapi menurut saya wajar kalau kemudian pemerintah mencari jalan untuk bisa memanfaatkan peluang yang ada sehingga dia tidak jadi dihukum mati,” ujarnya.
Selain membahas Darsem, pekan depan yang akan dibahas dalam rapat kabinet terkait yang WNI overstay dan TKI yang bermasalah. “Nah Darsem kan salah satu yang bermasalah kan? Kami akan laporkan juga,” kata Agung.
Agung membantah pemerintah terkesan menunda-nunda penyelesaian kasus Darsem. Karena saat ini pemerintah sedang melakukan banding ke pengadilan Arab Saudi.
“Kalau bisa, bebas. Ada negosiasi lagi tanpa harus membayar. Tapi di sisi lain harus siap-siap juga dana. Kami berterimakasih kepada masyarakat yang sudah mengumpulkan (dana), pemerintah mengapresiasi. dan pemerintah tentu mendorong untuk mencari jalan keluar supaya tercover,” urai Agung.
(dtc/tiw)