SOLOPOS.COM - Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S. Pane (JIBI/Solopos/Antara)
Kasus Bambang Widjojanto dan Abraham Samad kini belum ketahuan ujungnya.
Solopos.com, JAKARTA – Indonesia Police Watch (IPW) menilai akan terjadi kegaduhan jika perkara pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif Bambang Widjojanto dan Abraham Samad dideponering. Tidakan itu juga dianggap melecehkan Polri.
Ketua Presidium IPW Neta S. Pane dalam keterangan tertulisnya, Minggu (11/10/2015), mengatakan penghentian perkara BW-Samad merupakan pelecehan terhadap Polri yang sudah bekerja keras melakukan penegakan hukum.
“Meski muncul kontroversial yang tajam, Polri berhasil menuntaskan penanganan perkara BW-Samad hingga P21. Sebab itu, penghentian perkara BW-Samad bisa dinilai sebagai sebuah intervensi hukum dari Presiden,” katanya.
Kalangan oposisi akan menilai Presiden Jokowi sudah melakukan politisasi terhadap proses penegakan hukum. Dampaknya, Jokowi bisa menjadi bulan-bulanan kecaman dari kalangan oposisi dan kegaduhan politik pun akan terjadi.
“Jika kegaduhan ini berkembang tentunya akan berdampak pada perkembangan ekonomi,” kata Neta.
Lebih lanjut IPW mengatakan untuk itu para penasehat presiden, pakar hukum dan petinggi di Kejaksaan Agung perlu memberikan kajian-kajian yang jernih agar perkara BS-Samad yang sudah P21 segera dilimpahkan ke pengadilan.
Bagaimana pun, menurut Neta, ujung dari penegakan supremasi hukum adalah penyelesaian di pengadilan. Sebab, proses pengadilanlah yang akan menguji, apakah BW-Samad melakukan tindak pidana atau tidak.
“Sebaliknya, jika mendeponering perkara BW-Samad, Presiden Jokowi telah membuat sejarah buruk bagi dunia hukum di negeri ini dan hal itu akan menimbulkan polemik panjang yang bisa menjatuhkan citra Presiden Jokowi,” katanya.