SOLOPOS.COM - Logo KPK (JIBI/Solopos/Antara)
Kasus alkes Banten yang menjerat Ratu Atut Chosiyah terus didalami KPK.
Solopos.com, JAKARTA – Sejumlah pejabat di Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Banten dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk dimintai keterangan sebagai saksi untuk tersangka Gubernur Banten nonaktif, Ratu Atut Chosiyah, dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan alat kesehatan (Alkes) pada Dinas Provinsi Banten tahun anggaran 2011-2013.
Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha menjelaskan tim penyidik KPK telah menjadwalkan pemanggilan terhadap sejumlah saksi di antaranya ajudan pribadi Ratu Atut yang juga Kasubbag Tata Usaha Gubernur-Wakil Gubernur Banten, Riza Martina, Kasubbag Sarana Komunikasi pada Biro Humas Protokol, Rendi Allanikia Pratiaksa, Asisten Pembangunan dan Kesra Sekretaris Daerah Banten, Muhammad Husni Hasan.
Selain itu, KPK juga memanggil bekas Kepala Dinas Pemerintah Provinsi Banten, Djaja Buddy Suhardja, dan mantan Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten, Iing Suwargi.
“Semuanya akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka RAC [Ratu Atut Chosiyah],” tutur Priharsa saat dimintai konfirmasi di Jakarta, Jumat (19/6/2015).
Dalam kasus tersebut Ratu Atut disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Sebelumnya, KPK menetapkan Gubernur Banten nonaktif Ratu Atut Chosiyah dan adiknya, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan Alat Kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Banten tahun anggaran 2012-2013.