SOLOPOS.COM - Ilustrasi Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). (JIBI/Solopos/Antara/Fanny Octavianus)
Solopos.com, SOLO — Pemerintah Kota (Pemkot) Solo meminta Pemerintah Pusat menunda pelaksanaan program “Kartu Sakti” di Kota Bengawan. Persoalan data dan ketidakjelasan pelaksana teknis menjadi ganjalan dalam realisasi pelaksanaan program tersebut.
Wali Kota Solo F.X Hadi Rudyatmo ketika dijumpai di ruang kerjanya, Kamis (6/11/2014), mengatakan hingga kini belum menerima informasi apa pun soal teknis pelaksanaan program “kartu sakti” tersebut. Pihaknya masih menunggu kepastian kapan akan melaksanakan program “kartu sakti” yang meliputi Kartu Indonresia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
“Kita belum tahu apa-apa. Jangan sekarang, nanti saja Desember meluncurkan kartu itu di Solo,” ujar Rudy. Rudy mengatakan peluncuran “kartu sakti” itu diharapkan bisa dibarengkan dengan rencana boyongan pedagang kaki lima (PKL) Jl. Sabang dan Jl. S. Parman ke Pasar Gilingan. Sesuai rencana, Rudy menyampaikan boyongan PKL digelar Desember.
Para PKL ini akan dikirab, termasuk Presiden Joko Widodo yang diharapkan bisa mengikuti kirab tersebut. “Jadi kami minta Desember pas barengan dengan boyongan PKL. Nanti saya berharap Presiden ikut kirab,” katanya.
Menurut Rudy, sebelum melaksanakan KIS, KIP, dan KKS, harus menyelesaikan persoalan data jumlah warga miskin. Apakah menunggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) atau data masing-masing daerah. Validasi ulang data harus dilakukan guna mengantisipasi salah sasaran penerima bantuan dari Pemerintah, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai bentuk kompensasi atas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). “Kami punya data sendiri. Nah yang mau dipakai itu data yang mana,” ujarnya.
Rudy juga mengaku belum bisa mengetahui apakah penerima program pemeliharaan kesehatan masyarakat Solo (PKMS) akan dilebur dengan KIS atau tidak. Rudy mengaku masih menunggu petunjuk teknis dari Pemerintah Pusat.
Sekretaris Daerah (Sekda) Solo, Budi Suharto mengatakan dari segi kesiapan, Pemkot belum siap untuk melaksanakan program tersebut dalam waktu dekat. Apalagi Pemkot belum menerima bagaimana petunjuk teknis dalam pelaksanaan program tersebut. Yang dibutuhkan saat ini, lanjutnya, adalah bagaimana melakukan sinkronisasi data antara Pemkot Solo dengan BPS.
Dengan demikian tidak terjadi selisih data siapa saja warga yang berhak menerima KIS, KIP, dan KKS. “Kalau sekarang tidak mungkin. Kita belum tahu apa-apa. Kita tunggu teknisnya saja,” katanya. (Indah Septiyaning W.)