SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Solo (Solopos.com)–Model dan masa berlaku kartu Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (BPMKS) diperbarui mulai tahun ajaran baru 2011/2012.
Hal itu dilakukan untuk efesiensi, akurasi data penerimaan serta menghindari penyalahgunaannya.
Kasubag Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Solo, Sri Sutopo menjelaskan, semula model kartu BPMKS untuk siswa tingkat SMA/SMK/MA, SMP/MTs, dan SD/MI sama yakni berupa lembaran polos berwarna putih.
Namun, mulai tahun ajaran baru ini, kartu BPMKS tiap-tiap jenjang pendidikan tersebut akan diberikan warna berbeda.
“Untuk SD kartunya berwarna merah, untuk SMP, biru, dan kartu BPMKS untuk siswa SMA sederajat akan diberi warna abu-abu,” jelas Sutopo saat dijumpai wartawan di ruang kerjanya, Senin (12/9/2011).
Di samping itu, lanjut Sutopo, kartu BPMKS yang baru nanti akan diberi motif batik di bagian sisi kanannya. Perbaruan model kartu itu, diyakini bisa meminimalisir penyalahgunaan penerimaan bantuan pendidikan tersebut karena akan lebih sulit ditiru.
Lebih lanjut dia menjelaskan, masa pemberlakuan kartu BPMKS mulai tahun ajaran 2011/2011 juga diperbaiki, tidak hanya untuk satu tahun. Kartu BPMKS akan mulai diberlakukan selama satu jenjang pendidikan. Dengan aturan itu, siswa penerima BPMKS tidak perlu memperbarui kartu itu setiap tahunnya.
“Jadi kartu itu bisa dipakai terus selama dia masih berada di jenjang pendidikan yang sama, misal untuk SMP nantinya akan dipakai selama tiga tahun sampai dia lulus, asalkan siswa itu tidak pindah sekolah atau mutasi dan masih tercatat sebagai warga Solo,” imbuh Sutopo.
Sutopo menambahkan, penggantian kartu BPMKS tersebut masih dalam proses. Kartu bermotif batik di bagian sisi kanan itu dicetak oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kota Solo berdasarkan penerima yang ada di data base sebelumnya.
Setelah itu, imbuhnya, kartu BPMKS akan diserahkan ke Disdikpora untuk didistribusikan ke sekolah-sekolah.
“Jadi sekolah harus teliti dan cermat saat mengevaluasi kartu-kartu itu. Harus diperhatikan kalau ada kekeliruan, seperti ternyata bukan siswa di sekolah yang bersangkutan, double nama, dan lain-lain. Kalau kartu itu sudah dievaluasi di sekolah masing-masing, lalu akan diseahkan kembali ke Disdikpora untuk diserahkan kembali ke KPPT untuk mendapatkan cap atau pengesahan,” jelas dia.
(hkt)