SOLOPOS.COM - Badrodin Haiti berbicara di depan anggota Komisi III DPR di rumahnya, Jagakarsa, Jakarta, Rabu (15/5/2015). (JIBI/Solopos/Antara/Hafidz Mubarak A.)
Kapolri baru segera dipilih. Mayoritas fraksi di DPR setuju pencalonan Komjen Pol. Badrodin Haiti menjadi Kapolri.
Solopos.com, JAKARTA — Mayoritas fraksi di DPR setuju atas pencalonan Komjen Pol Badrodin Haiti sebagai kapolri pengganti Jenderal Pol Sutarman. Persetujuan tersebut tertuang dalam pandangan fraksi setelah meminta pendapat dari KPK, PPATK, dan Kompolnas.
Komisi III sebagai perwakilan DPR juga telah melakukan kunjungan ke kediaman Badrodin Haiti untuk melihat situasi keluarga sebagai pendukung. Anggota Komisi III DPR dari fraksi PDIP, Masinton Pasaribu, setuju jika Badrodin Haiti menjadi Kapolri.
“Kinerja Badrodin selalu bagus. Itu yang menunjang kariernya di kepolisian. Lagipula, Indonesia juga sudah beberapa bulan tanpa kapolri,” katanya.
Persetujuan Badrodin Haiti atas alasan kekosongan juga diungkap oleh Irmawan, anggota fraksi PKB. “Kami ingin segera ada kapolri. Kapolri sudah lama kosong. Padahal kapolri juga harus segera melayani rakyat.”
Setelah kunjungan ke rumah Badrodin Haiti, Desmon J Mahesa, anggota Komisi III DPR, mengatakan Fraksi Partai Gerindra telah menilai Badrodin hingga keluarga. “Badrodin arif dalam memimpin keluarganya. Badrodin juga memperhatikan pendidikan anak-anaknya,” katanya.
Anggota Komisi III DPR dari fraksi PPP, Arsul Sani, juga mengatakn hal serupa. “Pada dasarnya PPP setuju Badrodin jadi kapolri. Badrodin merupakan lulusan terbaik di angkatannya. Selain itu, senioritas Badrodin juga sudah mumpuni.”
Anggota Komisi III DPR sekaligus Wakil Ketua Fraksi PKS di DPR Abu Bakar Al Habsyi, tak banyak mengatakan tentang alasan persetujuan terhadap Badrodin Haiti sebagai kapolri. “Setuju,” jawabnya dalam pesan singkat.
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, juga mengatakan hal serupa. “Alasannya, itu hak prerogatif Presiden Joko Eidodo. Sesuai dengan arahan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono [SBY], kami ingin mendukung kebijakan pemerintah,” katanya.
Terkait dengan belum adanya surat pembatalan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai calon kapolri sebelum Badrodin Haiti, Ruhut Sitompul menyikapi polemik itu dengan mudah. “Itu nanti keputusan saat paripurna,” tegasnya.
Hingga saat ini, jabatan kapolri belum terisi semenjak Jokowi mencopot Sutarman. Polemik terus terjadi dan memuncak saat KPK menetapkan Budi gunawan sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi. Selanjutnya, Presiden Jokowi mengganti nama Budi gunawan dengan Badrodin Haiti yang siap menjalani uji kelayakan dan kepatutan pada Kamis (16/4/2015).