SOLOPOS.COM - Emerson Yunto (Istimewa)
Kapolri baru santer menjadi perbincangan publik akhir-akhir ini. ICW menilai Presiden Jokwi diskriminatif karena tak menelusuri rekam jejak calon kapolri dan jaksa agung di KPK dan PPATK.
Solopos.com, JAKARTA – Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) diskriminatif dalam menentukan posisi Kapolri dan Jaksa Agung. Pasalnya hanya posisi Kapolri dan Jaksa Agung yang tidak melalui penelusuran rekam jejak atau track record di KPK dan PPATK.
“Ada proses yang diskriminatif, karena Jaksa Agung dan Kapolri tidak melibatkan KPK dan PPATK,” tutur Badan Pekerja ICW, ?Emerson Yunto di Jakarta, Sabtu (10/1/2015).
Dalam konteks penunjukan calon tunggal Kapolri, ICW mencurigai Presiden Jokowi tela?h mengetahui Komjen Pol Budi Gunawan memiliki rekam jejak yang tidak baik, sehingga proses penelusuran rekam jejak melalui KPK dan PPATK dihindari Presiden Jokowi.
Seperti diketahui, nama Komjen Pol Budi Gunawan sempat masuk dalam daftar nama calon menteri kabinet kerja Jokowi-JK beberapa waktu lalu. Namun, nama tersebut diduga mendapatkan tanda merah dari KPK, sehingga Jokowi tidak lagi melibatkan KPK dan PPATK untuk menelusuri rekam jejak Komjen Pol Budi Gunawan.
“?Yang jadi masalah juga adalah kenapa KPK dan PPATK tidak dilibatkan, apa pihak Istana sudah tahu betul soal rekam jejak dia ini [Budi Gunawan]. Karena itu KPK dan PPATK tidak dilibatkan?” kata Emerson.