SOLOPOS.COM - Tangkapan layar kapal wisata tenggelam di perairan Pantai Pink Kawasan TN Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (22/7/2023). (ANTARA/HO)
Solopos.com, KUPANG — Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno berang dengan peristiwa tenggelamnya Kapal Layar Motor (KLM) Wisata Teman Baik di perairan Pink Beach, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Sabtu (22/7/2023).
Ternyata kapal yang mengangkut banyak penumpang itu belum berizin. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibah laut itu.
Menparekraf meminta ada tindakan tegas terhadap pengelola KLM Wisata Teman Baik.
“KLM Wisata Teman Baik perlu kita berikan peringatan yang tegas dan sanksi yang memberikan efek jera, karena kelengkapan perizinan belum diurus dan kami berkoordinasi ke depan kita pastikan Labuan Bajo ada standar operasional yang lebih baik,” ujar Sandiaga seperti dikutip Solopos.com dari Antara, Selasa (25/7/2023).
Wisata bahari, Sandiaga Uno, seharusnya mampu membuka peluang kerja sama yang erat antarindustri dan pemangku kepentingan sehingga kecelakaan transportasi laut dapat dicegah melalui mitigasi yang tepat.
“Karena bisa kita cegah bila punya pengetahuan yang baik tentang keselamatan dan kenyamanan pariwisata. Dan harapannya tidak terulang lagi ke depan,” ujarnya.
Staf Ahli Bidang Manajemen Krisis Kemenparekraf, Fadjar Hutomo, menuturkan pihaknya bersama dengan pemangku kepentingan termasuk otoritas pelabuhan akan menyiapkan tata kelola destinasi baik industri dan destinasi wisata terkait ekosistem kapal wisata.
Dia juga mendorong adanya sertifikasi standar usaha untuk perizinan kapal wisata agar dapat diakselerasi.
“Rekomendasi yang saya sampaikan terkait dengan perizinan kapal wisata memang membutuhkan tindak lanjut berupa sertifikasi standar usaha yang harus ditindaklanjuti Kemenparekraf, ini akan kami dorong percepatan sertifikasi standardisasi,” ujar Fadjar.
Sebelumnya, KLM Teman Baik tenggelam di kawasan Taman Nasional Komodo, tepatnya di sekitar perairan Pink Beach, Kabupaten Manggarai Barat, NTT, Sabtu.
Kapolres Manggarai Barat, AKBP Ari Satmoko menyatakan, kapal diduga tidak mendapat surat persetujuan berlayar (SPB), sehingga menjadi masukan bagi pihaknya untuk menentukan langkah selanjutnya.