News
Jumat, 3 Januari 2020 - 23:10 WIB

Kapal China di Natuna, Susi Pudijastuti: Selama Saya Menteri Kapal Asing Tak Berani

Nugroho Meidinata  /  Adib M Asfar  | SOLOPOS.com

SOLOPOS.COM - Susi Pudjiastuti bersantai makan ikan di pantai di Pandeglang, Banten. (Instagram-@susipudjiastuti115)

Solopos.com, SOLO -- Insiden kapal-kapal nelayan asing yang dikawal kapal Coast Guard China dua pekan yang lalu di perairan Natuna, Kepulauan Riau, menjadi ancaman serius bagi kedaulatan RI.

Hal ini membuat mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudijastuti geram.

Advertisement

Susi menegaskan selama dia menjabat sebagai menteri tidak pernah ada kapal asing yang berani masuk ke dalam perairan Indonesia.

"Tangkap dan tenggelamkan kapal yg melakukan IUUF [penangkapan ikan ilegal]. Tidak ada cara lain. Wil EEZ [zona ekonomi eksklusif] kita diakui Unclose. Bila dr tahun 2015 sd mid 2019 bisa membuat mereka tidak berani masuk ke wil ZEE kita. Kenapa hal yg sama tidak bisa kita lakukan sekarang?" ujar Susi di akun Twitter resminya, @susipudjiastuti, Jumat (3/1/2020).

Advertisement

"Tangkap dan tenggelamkan kapal yg melakukan IUUF [penangkapan ikan ilegal]. Tidak ada cara lain. Wil EEZ [zona ekonomi eksklusif] kita diakui Unclose. Bila dr tahun 2015 sd mid 2019 bisa membuat mereka tidak berani masuk ke wil ZEE kita. Kenapa hal yg sama tidak bisa kita lakukan sekarang?" ujar Susi di akun Twitter resminya, @susipudjiastuti, Jumat (3/1/2020).

Doa Agar Anak Tak Diganggu Makhluk Halus

Ia juga mengatakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bisa memberikan perintah agar kapal-kapal tersebut ditangkap dan ditenggelamkan sesuai UU Perikanan Nomor 45 Tahun 2009.

Advertisement

"KKP bisa minta & perintahkan untk tangkap dan tenggelamkan dg UU Perikanan no 45 thn 2009... jangan beri opsi lain," tambahnya.

Ramalan Bencana 2020, Waspada Gempa 9SR!

Diberitakan Solopos.com sebelumnya, pemerintah Indonesia mengatakan bahwa China telah melanggar ZEEI dan hukum internasional yang telah disepakati dalam UNQLOS 1982.

Advertisement

Tak Berjilbab, Siswi SMAN 1 Gemolong Sragen Diintimidasi Pengurus Rohis

Makam Lina Mantan Istri Sule Dibongkar

"Oleh karena itu, merupakan kewajiban bagi Tiongkok untuk menghormati implementasi dari UNQLOS 1982," kata Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi di Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat.

Advertisement

Advertisement
Advertisement
Berita Terkait
Advertisement

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif