SOLOPOS.COM - Pemimpin Redaksi Tabloid Obor Rakyat Setiyardi Budiono (tengah) didampingi kuasa hukumnya Hinca Panjaitan (kiri) memegang tabloid Obor Rakyat seusai menjalani pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Senin (23/6). (JIBI/Solopos/Antara/dok)
Solopos.com, JAKARTA – Tim pemenangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014 Joko Widodo-Jusuf Kalla, Akbar Faizal, meminta Polri mengusut tuntas laporan terkait penerbitan tabloid Obor Rakyat mulai dari pelaku sampai dengan pemodalnya.
Sejak dilaporkan tim hukum Jokowi-JK ke Mabes Polri beberapa waktu lalu, aparat kepolisian belum terlihat menunjukkan sikap tegas menegakkan hukum sesuai dengan tata aturan yang berlaku. Di sisi lain, kubu pendukung Jokowi-JK sebagaimana diberitakan Solopos.com juga tak kalah keji dalam urusan kampanye hitam.
Akbar berpendapat jika kasus itu dibiarkan berlarut-larut akan merugikan kubu Jokowi-JK. “Pada saat polisi tidak bisa menunjukkan dirinya secara tegas sesuai dengan tata aturan maka semuanya kita pada posisi abu abu dan itu tidak membantu kita,” katanya di Media Center Jokowi-JK Jl Cemara Jakarta, Selasa (1/7/2014).
Menurutnya, sejumlah media massa, menyebutkan bahwa penerbitan tabloid Obor Rakyat didanai pengusaha minyak yang terkenal sebagai Gasoline Godfather di Singapura. Pengusaha itu juga diduga mendanai salah satu pasangan capres dan cawapres tertentu.
“Ini kan seharusnya ditangani kepolisian siapa pendananya segala macam, apalagi kan sudah ada pengakuan atau ada data dari Riza [pengusaha minyak], ya panggil Riza itu dan kita cari siapa Riza ini apakah dia benar bagian mafia minyak yang selama ini merugikan kita,” tegasnya.
Namun apa yang dilakukan Polri sejauh ini Akbar mengaku kecewa dengan sikap Polri yang berkilah tidak bisa menyentuh permasalahan Obor Rakyat. Polri sebagai aparat yang sudah ditunjuk negara sebagai penegak hukum ternyata tidak menunjukkan diri sebenarnya.
“Pertanyaan seperti ini akan terus membuat kita sakit ketika hukum tidak menunjukkan dirinya melalui aparat yang sudah ditunjyuk negara yang bernama polisi,” jelas Ketua DPP Nasdem tersebut.