SOLOPOS.COM - Foto udara kebakaran lahan di kawasan Kabupaten Banyuasin, Sumsel, Selasa (20/10/2015). Berdasar pantauan satelit Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika menemukan 654 titik panas berada di Sumatra Selatan. (JIBI/Solopos/Antara/Nova Wahyudi)
Kabut asap yang menggila tahun lalu membuat perkebunan kelapa sawit disorot. Moratorium lahan kelapa sawit dan tambang disiapkan.
Solopos.com, JAKARTA — Setelah pemerintah resmi mengeluarkan aturan penundaan pemberian izin baru di lahan gambut, pemerintah kini menyiapkan moratorium untuk lahan kelapa sawit dan lahan tambang.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai lahan kelapa sawit yang telah ada saat ini dinilai sudah cukup dan dapat ditingkatkan lagi kapasitas produksinya dengan memaksimalkan potensi yang ada. Menurutnya, asalkan bibitnya betul dan benar, maka produksi bisa lebih dari dua kali jika bisa dikerjakan dengan baik.
Dia mengungkapkan pemerintah juga tidak akan memberikan izin kepada perusahaan tambang untuk membuka lahan untuk perluasan wilayahnya. Presiden mengatakan upaya itu bertujuan agar jangan sampai terjadi lagi konsesi pertambangan menabrak hutan konservasi.
“Sudah tidak ada seperti itu, tidak ada. Tata ruangnya untuk tambang sudah, kalau tidak ya tidak usah. Kami siapkan moratorium kelapa sawit, siapkan wilayah moratorium wilayah-wilayah pertambangan,” katanya dalam Gerakan Nasional Penyelamatan Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Rangka Hari Hutan Internasional, di Pulau Karya, Kepulauan Seribu, Kamis (14/4/2016).
Presiden menambahkan Indonesia di mata dunia dikenal sebagai negara yang kaya akan keanekaragaman hayati dan sebagai paru-paru dunia. Untuk itu, Jokowi mengingatkan pentingnya untuk menjaga kelestarian alam kita, karena harapan dunia dan masa depan alam bergantung pada kelestarian alam Indonesia.