News
Selasa, 27 Agustus 2013 - 19:30 WIB

KABUT ASAP : BNPB Lakukan Water Bombing Sebelum Kabut Asap ke Negara Tetangga

Redaksi Solopos.com  /  Rahmat Wibisono  | SOLOPOS.com

SOLOPOS.COM - Ilustrasi pemadaman kebakaran hutan (Dok. Solopos.com)

Solopos.com, JAKARTA — Kebakaran hutan di Pulau Sumatra saat ini dinilai Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) separah 24 Juni 2013 lalu. Tetapi kabut asap yang menyertai 488 titik api yang kembali muncul di Pulau Sumatra itu belum menyebar ke negara tetangga.

Dalam peristiwa serupa, Juni lalu, pemerintah disomasi organisasi pelestarian lingkungan hidup Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) gara-gara dianggap lambat bertindak. Indonesia juga sempat meminta maaf kepada negara tetangga setelah muncul keluhan dari pemerintah negara-negara sahabat itu.

Advertisement

Menanggapi kondisi itu, BNPB menurut Kepala Pusat Data Informasi dan Hubungan Masyarakat BNPB Sutopo Purwo Nugroho di Jakarta, Selasa (27/8/2013), memaparkan jumlah titik api yang meningkat akibat pembakaran lahan dan hutan di wilayah Sumatra dan berlangsungnya musim kemarau. Namun, imbuh Sutopo, sebaran asap itu masih mengumpul di sekitar Riau.

Singapura dan Malaysia, tambahnya, tidak terdampak kebakaran hutan dan lahan karena arah angin dominan ke barat laut sehingga kabut asap hanya tersebar di Riau. Guna menangani kebakaran sebelum arah angin berubah, pihaknya mendampingi BPBD Provinsi Riau melakukan operasi pemboman air, hujan buatan, dan operasi pemadaman darat.

Pada Selasa ini, BNPB melakukan water bombing atau pemboman air itu di Pelalawan dengan satu unit helikopter Bolco dan satu unit helikopter Sikorsky yang mampu mengangkut air 4.500 liter air sekali terbang. Pihaknya memperkirakan Oktober merupakan puncak dari pembakaran lahan dan hutan di Sumatra dan 99% pembakaran lahan dan hutan adalah dibakar baik dilakukan oleh individu maupun kelompok.

Advertisement

Di sisi lain dia menegaskan penegakan hukum merupakan kunci pengendalian pembakaran lahan dan hutan. Pemda, PPNS Kementerian Kehutanan, PPNS Kementerian Pertanian, PPNS Kementerian Lingkungan Hidup dan kepolisian hendaknya makin meningkatkan pengendalian pembakaran lahan dan hutan tersebut. “Jika tidak, jumlah hotspot makin meningkat.”

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Terkait
Advertisement

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif