SOLOPOS.COM - Lambang Projo (Projotransparansi.com)
Kabinet Kerja Jokowi-JK kembali menuai sorotan. Kali ini, Projo mendesak Jokowi merombak menteri bidang ekonomi.
Solopos.com, JAKARTA – Sukarelawan Projo mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan perombakan di kalangan menteri ekonomi. Alasannya, kondisi ekonomi saat terus melambat, kurs rupiah terus melemah, merosotnya indeks kinerja sektor riil, dan terjadi PHK massal.
“Indikasi merosotnya ekonomi Indonesia selama delapan bulan ini cenderung menurun, misalkan sektor konsumsi turun 40 persen, penjualan motor turun 20 persen. Oleh karena kinerja ekonomi sudah sangat mengkhawatirkan maka menteri-menteri di bidang ekonomi harus dirombak,” kata Ketua DPP Projo Budi Arie Setiadi di Jakarta, Sabtu (27/6/2015).
Hal itu dikemukakan oleh Budi Arie, mantan aktivis UI 1998, dalam sebuah Diskusi bertemakan Menteri Menghitung Hari di mana hadir pembicara lainnya Direktur Indo Barometer M. Qodari, Jubir Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin, Ketua DPP PAN Yandri Susanto dengan moderator Pangeran Ahmad Nurdin yang disiarkan langsung oleh sebuah radio swasta.
Menurut Budi, soal perombakan kabinet itu merupakan hak prerogatif presiden karena Indonesia menganut sistem presidensial.
Namun jika memang presiden mau melakukan perombakan kabinet maka perombakan menteri-menteri ekonomi harus dilakukan karena ekonomi Indonesia cenderung memburuk.
“Cuma isu perombakan kabinet selama ini cenderung dipolitisasi untuk tawar menawar politik oleh kekuatan politik yakni partai politik,” kata dia.
Sementara itu, Direktur Indo Barometer M Qodari mengatakan, “Projo wajib mengeluarkan rapor kinerja kabinet karena ormas relawan ini yang pertama kali memberikan dukungan kepada Jokowi dan hingga kini masih kuat mendukung Presiden Jokowi.”
Ketua DPP PAN Yandri Susanto juga mendukung agar Presiden Jokowi melakukan perombakan kabinet demi meningkatkan kinerja pemerintahannya namun pesannya adalah perekrutan menteri tidak harus dari Parpol pendukungnya.
“Laksanakan cita-cita Jokowi untuk memilih menteri dari kalangan profesional,” katanya.