SOLOPOS.COM - Presiden Joko Widodo (Twitter.com)
Kabinet Kerja Jokowi-JK kembali menjadi sorotan karena kinerja sebagian personelnya dinilai kurang memuaskan.
Solopos.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo diminta berani merombak komposisi menterinya di Kabinet Kerja, dengan memilih menteri yang bekerja untuk presiden bukan ketua partai.
Hal itu diungkapkan Ketua Dewan Perwakilan Pusat Partai Amanat Nasional Yandri Susanto menyikapi isu adanya resuffle kabinet yang akan dilakukan dalam waktu dekat.
“Momen ini manfaatkan, jadikan kebutuhan bukan karena suka tidak suka [mengganti menteri] tapi kebutuhan bangsa ini,” kata Yandri Susanto dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (27/6/2015).
Menurut dia, jangan sampai Presiden tidak mengambil sikap atas kondisi ini, pasalnya pada beberapa level tidak ada perbaikan yang ditunjukkan para menteri.
Jika Jokowi mendiamkannya, lanjut Yandri, publik dapat menilai bukan menteri yang harus diganti tapi Presidennya.
“Dua harus diperbaiki leader dan menteri. Seolah tidak ada desain dari Presiden apakah tidak ada koordinasi dalam rapat kabinet ataukah menterinya yang mbalelo karena ada sponsor lain,” katanya.
Ketua Umum DPP Projo, ormas pendukung Presiden Jokowi, Budi Arie Setiadi, menyatakan dalam dunia politik kepentingan tak dapat dihindari terutama para menteri sesuai keinginan partai.
Namun dalam kondisi saat ini diperlukan kesatuan untuk mengatasi pelbagai persoalan.
“Bukan siapa yang menang dan kalah. Sudah lah evaluasi menteri tapi bukan karena faktor like and dislike, namun ini urusan negara. Harus ada penataan lembaga, program sesuai tupoksi dan mampu mengkomunikasikannya ke publik,” katanya.
Direktur Indo Barometer M. Qodari menilai saat ini seluruh elite politik menghendaki Presiden untuk melakukan reshuffle kabinet. Sehingga dengan demikian Presiden mendapat dukungan merombak kabinetnya.
“Elite hari ini rapornya sama dan suaranya sama. Kalau bicara reshuffle dapat dukungan dari elite,” kata dia.