SOLOPOS.COM - Presiden Joko Widodo (Dedi Gunawan/JIBI/Bisnis)
Kabinet Kerja Jokowi-JK menurut Jokowi harus terbuka dalam melaksanakan program-program.
Solopos.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan keterbukaan informasi merupakan hal yang tidak dapat dicegah, karena pola interaksi yang berubah seiring perkembangan teknologi.
Saat ini, kata Jokowi, semua pihak tidak lagi dapat menutup-nutupi sesuatu yang tidak baik, karena perkembangan teknologi.
“Mungkin saja berita itu tidak dimuat di media cetak atau media mainstream lainnya, tetapi kabar itu bisa menyebar dengan cepat melalui media sosial. Misalnya pada detik ini trending topic-nya mama minta pulsa, tetapi detik berikutnya bisa berubah menjadi papa minta yang lain,” katanya di Istana Negara, Jakarta, Selasa (15/12/2015).
Presiden menuturkan keterbukaan informasi juga akan didorong oleh pemberlakuan keterbukaan informasi global pada 2018. Nantinya, pemerintah dapat mengakses data keuangan seseorang yang disimpan di bank Swiss dan Singapura.
Menurut Jokowi, Pemerintah harus menyiapkan seluruh pihak di dalam negeri untuk menghadapi keterbukaan tersebut. Untuk itu, dirinya meminta penerapan pemerintahan elektronik yang memungkinkan masyarakat berinteraksi dengan badan publik secara langsung.
“Dengan cara elektronik, pola komunikasi dan konsultasi publik dapat dilakukan secara sistematik melalui kanal-kanal media komunikasi virtual,” ujar dia.
Dalam kesempatan itu, Presiden juga menyebutkan perkembangan media mainstream dan media sosial, serta jurnalisme publik mengharuskan pemerintah terbuka dalam melaksanakan setiap programnya.
Perkembangan teknologi juga meningkatkan pengawasan terhadap kinerja pemerintah, karena setiap masyarakat dapat menuliskan opininya di blog pribadi.