SOLOPOS.COM - Presiden Joko Widodo alias Jokowi dengan seragam Kostrad (JIBI/Solopos/Antara/Nova Wahyudi)
Kabinet Kerja Jokowi-JK diinstruksikan untuk langsung bekerja di awal tahun 2016 ini.
Solopos.com, JAKARTA — Memasuki awal 2016, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga negara langsung melaksanakan program kerja 2016.
Hal itu agar dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia. Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, mengatakan Presiden ingin mendorong seluruh anggota Kabinet Kerja dan kepala lembaga negara lainnya untuk langsung bekerja di awal tahun.
“Program-program di seluruh kementerian dan lembaga segera ditenderkan, dan memang itu sudah dimulai, sehingga tidak seperti tahun sebelumnya yang baru sibuk pada April. Sekarang, seluruh proyek dapat dimulai pada Januari,” katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (4/1/2016).
“Program-program di seluruh kementerian dan lembaga segera ditenderkan, dan memang itu sudah dimulai, sehingga tidak seperti tahun sebelumnya yang baru sibuk pada April. Sekarang, seluruh proyek dapat dimulai pada Januari,” katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (4/1/2016).
Pramono menuturkan saat ini pemerintah tidak lagi memiliki waktu untuk bersantai, karena telah memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
Pemerintah harus melaksanakan program yang dapat meningkatkan daya saing Indonesia, sehingga memperoleh manfaat yang optimal dari perjanjian perdagangan bebas tersebut.
Selain itu, pembangunan infrastruktur juga terus digenjot, agar dapat menekan biaya distribusi yang dapat berdampak pada pemangkasan harga produk di tangan konsumen.
Presiden Jokowi sebelumnya juga meminta seluruh menteri dan kepala lembaga negara menghindari pemborosan dengan melakukan efisiensi belanja operasional. Anggaran belanja dalam APBN 2016 sendiri mencapai Rp2.095,7 triliun, atau lebih tinggi 5,6% dibandingkan dengan APBN-P 2015.
Distribusi belanja negara itu terdiri dari belanja kementerian dan lembaga sebesar 37,4% atau Rp 784,1 triliun, transfer daerah dan dana desa sebesar 36,7% atau sekitar Rp770,2 triliun, dan belanja non K/L sebesar 25,8% atau sekitar Rp541,4 triliun.
“Satu per satu dicek, mana yang benar, mana yang tidak benar. Mana yang menghamburkan, mana yang memboroskan, hilangkan. Pastikan anggaran itu memang bermanfaat,” tuturnya di Istana Negara, Senin (14/12/2015).