SOLOPOS.COM - Lambang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (Google.img)
Kabinet Kerja Jokowi-JK menuai sorotan karena memperoleh opini disclaimer dari BPK.
Solopos.com, JAKARTA — Tujuh kementerian dan lembaga negara memperoleh opini tidak memberikan pendapat atau disclaimer dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangannya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan Badan Informasi Geospasial, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Radio Republik Indonesia, Televisi Republik Indonesia, dan Ombudsman memperoleh disclaimer.
“Hasil pemeriksaan ini harus diterima sebagai sebuah momentum untuk berbenah dan memperbaiki lembaga pemerintahan,” kata Jokowi di Istana Bogor, Jumat (5/6/2015).
Presiden menuturkan sejak awal dirinya bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla memang menjadikan laporan hasil pemeriksaan BPK sebagai pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.
Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional.
Menurut Jokowi, pimpinan dari tujuh kementerian dan lembaga negara yang memperoleh opini disclaimer harus mengambil langkah perbaikan, untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara di masa mendatang.
“Saya meminta seluruh kementerian dan lembaga memberi perhatian serius kepada empat masalah yang menjadi temuan BPK dalam LHP LKPP tahun lalu,” ujar dia.
Jokowi juga menyebutkan seluruh kementerian dan lembaga negara harus meningkatkan kepatuhan kepada standar akutansi pemerintah dan peraturan perundang-undangan.
Selain itu, seluruh kementerian dan lembaga juga harus mengoptimalkan fungsi pengawasan internal, untuk memberikan peringatan dini terhadap konsekuensi yang dapat muncul dari setiap kebijakan.