SOLOPOS.COM - Calon presiden terpilih Joko Widodo (kedua dari kanan) didampingi Kepala Staf Kantor Transisi Jokowi-JK, Rini Soewandi (kanan), dan tiga orang deputi kepala staf, Anies Baswedan (ketiga dari kiri), Akbar Faisal (kedua dari kiri), dan Andi Wijayanto (kiri) meresmikan pembukaan Kantor Transisi Jokowi-JK di Jl Situbondo No. 10, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (4/8/2014). Kantor transisi tersebut akan menjadi tempat untuk mempersiapkan jalannya pemerintahan transisi dari pemerintahan Presiden SBY hingga pelantikan presiden tanggal 20 Oktober 2014, termasuk membahas pembentukan kabinet dan APBN 2015. (JIBI/Solopos/Antara/Widodo S. Jusuf)
Solopos.com, JAKARTA — Tim bentukan calon presiden dan calon wakil presiden terpilih dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014 Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang berkedudukan di Kantor Transisi Jokowi-JK kini sedang fokus membentuk kelompok kerja di bawah deputi masing-masing.
Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi-JK Andi Widjajanto masuk sebagai deputi di kantor transisi itu. Andi mengatakan agenda pertama kantor transisi adalah melengkapi struktur tim kelompok kerja di bawah deputi. “Pokja itu kombinasi dari akademisi, pelaku, bisa juga politisi, partai pengusung di DPR atau mantan birokrat,” katanya di kantor transisi, Senin (4/8/2014).
Menurutnya, pokja dibagi dalam beberapa kelompok tugas misalnya pokja pertahanan keamanan, pokja luar negeri, pokja arsitektur kabinet, pokja energi dan lain-lain. Tim kantor transisi ini nantinya akan bertukar informasi dengan tim Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tetapi tim kantor transisi harus melengkapi struktur tim lebih dulu sambil menunggu keputusan Menteri Keuangan (MK).
“Setelah keputusan MK keluar, baru secara formal kami melakukan interaksi dengan tim pemerintahan SBY,” ujar Andi.
Informasi yang dibutuhkan kubu Jokowi-JK diantaranya tentang ruang fiskal penyusunan APBN 2015 untuk mewujudkan program-program pemerintahan yang akan datang. “Soal ruang fiskal. Ini dibutuhkan untuk mewujudkan program-program kita. Selain itu kita ingin lihat soal APBN, apakah masih ada ruang sehingga program Jokowi-JK yang prioritas bisa masuk ke dalam APBN,” jelas Andi.