SOLOPOS.COM - Presiden Joko Widodo (JIBI/Bisnis/Abdullah Azzam)
Kabinet Jokowi-JK disoroti masyarakat. Presiden Jokowi meminta seluruh menteri tak buru-buru mengganti pejabat.
Solopos.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo meminta seluruh menterinya tidak terburu-buru melakukan pergantian pejabat tingginya untuk memastikan seluruh program pemerintah berjalan tepat waktu.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi, mengatakan Presiden secara khusus meminta pergantian pejabat tinggi kementerian setingkat esselon I tidak dilakukan terburu-buru, dan mengacu kepada peraturan yang berlaku.
“Menpan RB diminta untuk mengawasi proses pergantian pejabat tinggi di lingkungan kementerian, dan meminta semuanya fokus bekerja tanpa harus takut diganti, karena menteri tidak dapat mengganti pejabatnya sembarangan,” katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/2/2015).
Yuddy menuturkan saat ini hampir seluruh kementerian mengajukan pergantian pejabat tingginya. Bahkan, usulan pergantiannya mencapai enam pejabat tinggi setingkat eselon satu untuk masing-masing kementerian.
Menurut dia, pergantian yang saat ini diprioritaskan untuk diproses tim penilai akhir adalah usulan untuk pejabat yang akan memasuki usia pensiun, dan pejabat yang sudah menempati posisinya lebih dari lima tahun.
“Kalau sudah lebih dari lima tahun kan memang harus diusulkan untuk diganti, dan pensiun itu oke. Namun kalau memang mereka masih produktif, masih muda usianya, kemudian belum mencapai lima tahun menjabat, jangan karena alasan suka tidak suka kemudian menimbulkan keresahan di internal,” ujar dia.
Yuddy menyebutkan pergantian pejabat tinggi setingkat eselon I sangat penting bagi pelaksanaan program pemerintah. Apalagi, Presiden sudah menginstruksikan seluruh proses tender harus selesai pada akhir Maret 2015.
Percepatan penyelesaian tender tersebut bertujuan agar penyerapan anggaran tidak menumpuk pada akhir tahun. Cara itu juga dilakukan agar masyarakat dapat segera merasakan seluruh program yang telah dicanangkan pemerintah.