SOLOPOS.COM - Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jakarta. (kejaksaan.go.id)
Solopos.com, JAKARTA — Pasangan presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) diimbau untuk mencermati nama-nama menteri dan Jaksa Agung yang akan mendampingi pemerintahan pasangan Jokowi-JK selama lima tahun ke depan.
?Koordinator Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW), Emerson Yuntho, menegaskan agar pasangan Jokowi-JK tidak memilih orang-orang bermasalah untuk mendampinginya nanti. “ICW ingatkan Jokowi-JK, jangan pilih orang bermasalah jadi Menteri atau Jaksa Agung,” tutur Emerson di Jakarta, Senin (6/10/2014).
?Menurut Emerson Yuntho, jika pasangan Jokowi-JK memilih nama Menteri dan Jaksa Agung yang sebelumnya pernah tersandung kasus korupsi, maka lanjut Emerson, tidak menutup kemungkinan reputasi Pemerintahan Jokowi-JK akan rusak di awal masa pemerintahannya. “Jangan sampai reputasi Pemerintahan Jokowi-JK rusak di awal,” tukasnya.
Sebelumnya, Jaksa Agung, Basrief Arief, berharap pasangan Jokowi-JK dapat memilih Jaksa Agung penggantinya dari kalangan internal Kejaksaan Agung (Kejagung). Menurut Basrief, dibutuhkan pengalaman yang matang dalam setiap menangani perkara untuk menjadi Jaksa Agung menggantikan posisinya.
?”Saya berkeinginan Jaksa Agung berasal dari pihak internal. Karena itu berkaitan dengan hal-hal yang ditangani pihak Kejaksaan Agung,” tutur Basrief Arief di Jakarta, Jumat (3/10/2014).
?Saat ini beredar tiga nama yang mencuat untuk menggantikan posisi Jaksa Agung dari kalangan internal Kejaksaan Agung. Ketiganya adalah mantan Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasa (JAMwas) dan mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAMpidsus) Marwan Effendi?; mantan Wakil Jaksa Agung, Muchtar Arifin; dan terakhir adalah Kepala PPATK, Muhammad Yusuf.