SOLOPOS.COM - Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin sidang kabinet pertama bersama para menteri Kabinet Kerja di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta seusai acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan para menteri, Senin (27/10/2014). Presiden memberikan arahan kepada para menteri agar langsung bekerja serta meminta agar menteri koordinator langsung melakukan koordinasi dengan para menteri di jajaran masing-masing. (Yayus Yuswoprihanto/JIBI/Bisnis)
Kabinet Jokowi-JK dinilai tengah menghadapi tantangan politik terkait pergantian posisi di lembaga pemerintahan yang menimbulkan polemik.
Solopos.com, JAKARTA – Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) menghadapi tantangan politik yang ditengarai dapat memengaruhi stabilitas pemerintahan.
Pengamat politik dari lembaga riset Populi Center Nico Harjanto mengatakan tantangan itu antara lain terkait pergantian posisi-posisi strategis di lembaga atau instansi pemerintahan yang berpeluang menimbulkan polemik.
“Tidak hanya pergantian posisi strategis di institusi Polri, tapi ada juga nanti Panglima, Kepala BIN, dan lain sebagainya,” kata dia di sela-sela rangkaian perayaan Hari Pers Nasional 2015 di Batam, Jumat (6/2/2015).
Menurut dia, Pemerintahan Jokowi juga harus mampu mengelola dukungan politik DPR yang saat ini mayoritas di antaranya merupakan partai oposisi. Arah dukungan politik terhadap pemerintahan Jokowi-JK akan sangat menentukan situasi politik nasional saat ini.
“Pertanyaannya apakah kita akan masuk zaman normal, zaman di mana negara dalam keadaan bahaya, atau justru zaman edan. Zaman edan itu partai oposisi ramah sedangkan partai pendukung yang galak,” seloroh dia.
Selain itu penempatan orang-orang yang berafiliasi politik dalam kabinet juga akan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintahan Jokowi-JK, selain masalah konflik partai, masalah pilkada serta tuntutan pemekaran dan kekhususan daerah.
Menurut Nico, kondisi politik Indonesia saat ini kian menarik. Jika belum ada dukungan yang pasti terhadap pemerintahan Jokowi maka stabilisasi roda pemerintahan akan terus dipertanyakan.
“Ini menghantui kita. Ini akan memengaruhi [stabilitas pemerintahan],” jelas dia.