SOLOPOS.COM - Teten Masduki (Istimewa/Setkab.go.id)
Kabinet Jokowi-JK memiliki Kantor Staf Presiden yang mempunyai kewenangan besar di era Luhut Panjaitan. Namun kini, situasinya berbeda.
Solopos.com, JAKARTA — Kantor Staf Presiden (KSP) mulai Februari 2016 mendatang akan memengaruhi penyusunan kebijakan pada masing-masing Kementerian/Lembaga dengan tujuan program prioritas Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa diakomodasi.
Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki mengatakan tugas KSP salah satunya adalah merealisasikan janji politik Presiden Jokowi baik saat kampanye melalui Nawa Cita maupun kebijakan seiring perkembangan ekonomi dan kerjasama bilateral dengan negara lain.
“Kami harus pastikan semua itu juga diagendakan, dijadikan program masing-masing kementerian/lembaga. Februari, kami mulai sibuk ‘memengaruhi’ proses penyusunan kebijakan di masing-masing kementerian/lembaga,” kata Teten Masduki di Kantor Staf Presiden Jakarta, Minggu (13/12/2015).
Dalam mempengaruhi penyusunan program kementerian tersebut, KSP dibantu oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Sejak era pemerintahan Presiden Jokowi, Bappenas menjadi salah satu dari lima lembaga di bawah Presiden di samping Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Staf Kepresidenan, dan Badan Pengawas Keuaangan dan Pembangunan (BPKP).
Dalam pelaksanaan program prioritas, KSP berperan mencari solusi persoalan yang menjadi bottlenecking. Teten Masduki juga menjelaskan bahwa hasil monitoring dan evaluasi tidak dibuka ke publik atau menegur langsung menteri terkait melainkan semua dilaporkan langsung kepada Presiden. “Kita tidak buat rapor merah. Kami berikan langsung ke Presiden,” ujarnya.
Adapun fungsi itu, lanjut Teten berbeda dengan KSP sebelumnya yang dipimpin oleh Luhut Binsar Panjaitan yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam). KSP saat ini hanya memberi masukan kepada Presiden dan Presiden langsung mengevaluasi sendiri para menterinya berdasarkan laporan yang diterima.
“Presiden tahu persis kinerja menterinya dan Presiden sendiri kalau ada kekurangan, Presiden sendiri menyampaikan langsung kepada K/L. KSP hanya melakukan feeding ke Presiden,” ucap Teten.
Diakui Teten bahwa belakangan ini lembaga KSP tidak banyak bicara kepada publik alias cenderung sepi senyap. Hal itu, menurutnya bukan berarti tidak bekerja tetapi justru sedang banyak pekerjaan yang harus digarap membantu Presiden menjalankan roda pemerintahan.
Sebagaimana yang baru ditugaskan oleh Presiden bahwa KSP berfungsi sebagai pemikir kebijakan (think thank) yang tidak banyak bicara tetapi menghasilkan sebuah kebijakan yang sesuai. Tetapi nantinya dalam beberapa kesempatan KSP bicara kepada publik tentang kebijakan strategis.
“Sebagaimana dapur tentu tidak ribut. Dapur tidak banyak omong, dapur seorang koki, oleh karena itu hal ini perlu diketahui jangan sampai ada anggapan KSP sekarang sepi. Memang sepi tapi itu yang dikehendaki saat ini,” jelas Teten.