SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Kabinet Jokowi-JK terus disorot terkait muncul perpres tentang tunjangan uang muka kendaraan pejabat.
Solopos.com, JAKARTA — Istana Kepresidenan menyatakan pencabutan peraturan presiden (perpres) mengenai tunjangan uang muka kendaraan perorangan pejabat negara. Alasannya, Presiden Jokowi melihat suasana batin dari masyarakat. Baca: Ini Penyebab Kebijakan Jokowi-JK Maju-Mundur.
“Jadi dalam situasi ekonomi sekarang ini menganggap bahwa Perpres yang dalam rangka membantu pengadaan mobil bagi pejabat itu, ya layak untuk dikembalikan ke Perpres yang lama,” kata Mensesneg Pratikno, Selasa (7/4/2015).
Ia menuturkan lahirnya Perpres No 39/2015 tentang perubahan Perpres No 68/2010 tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka bagi Pejabat Negara pada Lembagra Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan diawali surat DPR tanggal 5 Januari 2015.
Surat yang diteken Ketua DPR Setya Novanto meminta penyesuaian bantuan untuk uang muka mobil karena aturan 2010 dianggap tidak sesuai dengan inflasi. Surat itu diterima Seskab Andi Widjajanto kemudian diproses di Kementerian Keuangan dan kembali ke Presiden.
Pada saat itu, awal Januari, perubahan perpres dinilai tidak masalah karena situasi ekonomi global masih kondusif. Dua bulan kemudian ternyata kondisi perekonomian global memburuk dengan pelemahan rupiah terhadap dolar AS cukup mengganggu ekonomi Indonesia.