SOLOPOS.COM - Ketua Umum PP DMI, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 M. Jusuf Kalla akan menyampaikan keynote speech pada pembukaan konferensi ini. (Istimewa)
Solopos.com, JOGJA — Wakil presiden ke-10 dan ke-12, Muhammad Jusuf Kalla (JK) menyebut di negara lain menerapkan aturan yang cukup ketat bagi penceramah. Di negara lain, penceramah yang mengkritik negara habis-habisan bisa berurusan dengan penegak hukum.
Dia membandingkan kelonggaran aturan ceramah agama di masjid di Indonesia dengan sejumlah negara lain saat menyampaikan ceramah Salat Tarawih di Masjid Kampus Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, seperti dilansir Antara, Jumat (31/3/2023) malam. “Kalau kita beda, kadang-kadang ada masjid begitu [penceramah] naik mimbar langsung kritik pemerintah habis-habisan. Kalau di Malaysia, langsung ditangkap polisi. Apalagi, di Arab Saudi 10 tahun penjara itu,” kata Kalla.
Menurut Kalla, Indonesia adalah satu dari dua negara di dunia yang masjidnya diperbolehkan dibangun oleh masyarakat sendiri. “Saya kira Masjid UGM ini walaupun dibangun di kampus, dibangun bersama-sama oleh masyarakat,” ujar Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) itu.
Sementara itu, aturan di Malaysia dan Saudi Arabia atau negara mana pun, menurut dia, semua masjid dibangun oleh negara. Dengan demikian, karena negara yang membangun, isi khotbah dan ceramahnya harus sama dengan kebijakan negara.
“Jadi, berbahagialah umat Islam di Indonesia, kita dapat menyampaikan hal-hal yang menurut kita penting,” ujar dia. Selain itu, kata Kalla, umat Islam juga patut berbangga karena tidak ada negara di dunia yang jumlah masjidnya luar biasa banyak seperti di Indonesia.
“Lebih dari 800.000 masjid dan musala, hampir satu juta, di setiap jalan kampung pasti ada. Di Malaysia memang penduduknya 30 juta, tetapi masjid cuma 760,” ujar dia.