SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Semarang (Espos)--Sebanyak 42.000 orang warga Magelang, Klaten, dan Boyolali masih memilih bertahan tinggal di tempat-tempat pengungsian.
Sementara, Dinas Perkebunan Jateng mengajukan permintaan dana senilai Rp 63 miliar kepada pemeritah pusat, untuk rehabilitasi tanaman perkebunan yang rusak akibat erupsi Gunung Merapi.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jateng Priyantono Jarot Nugroho mengungkapkan meski erupsi Gunung Merapi sudah menurun, namun sekitar 42.000 warga masih pengungsi.
Sebelumnya jumlah pengungsi mencapai sedikitnya 250.000 orang.
“Dari data yang ada, warga yang mengungsi itu di Magelang sebanyak 30.000 warga, di Klaten 7.000 warga, dan Boyolali sebanyak 1.200 warga,” jelas dia.
Sebelumnya jumlah pengungsi mencapai sedikitnya 250.000 orang.
“Dari data yang ada, warga yang mengungsi itu di Magelang sebanyak 30.000 warga, di Klaten 7.000 warga, dan Boyolali sebanyak 1.200 warga,” jelas dia.
Warga yang masih mengungsi itu karena rumahnya sudah rusak parah, sehingga memilih tinggal di pengungsian. Menurut Jarot, pemerintah akan membangun sebanyak 366 rumah hunian sementara bagi para pengungsi di tiga kabupaten itu.
Rumah itu dibangun di daerah aman dari erupsi Gunung Merapi masing-masing di Kecamatan Dukun, Magelang sebanyak 111 rumah, Cepogo, Boyolali sebanyak 88 rumah, dan Manisrenggo, Klaten sebanyak 167 buah.
Di sisi lain, Kepala Dinas Perkebunan (Disbun) Jateng Teguh Winarno menyatakan akibat erupsi Gunung Merapi menyebabkan berbagai tanaman perkebunan di Kabupaten Magelang, Boyolali, dan Klaten mengalami kerusakan.
“Luas areal perkebunan di tiga kebupaten yang rusak mencapai 728 hektare,” katanya di Semarang akhir pekan lalu.
Tanaman perkebunan yang rusak antara lain, cengkih, kopi, kopra, kelapa, dan sebagainya. Kerusakan paling parah terjadi di wilayah Klaten.
Menurut Teguh, dari hasil pendataan luas tanaman kopi di Klaten yang rusak mencapai 250 hektare, cengkih mencapai 300 hektare, sedang luas tanaman kelapa di Magelang mencapai lebih dari 138 hektare.
“Untuk melakukan rehabilitasi tanaman perkebunan rusak, kami telah mengajukan permintaan dana ke pemerintah pusat senilia Rp 63 miliar,” ujarnya.
Dia berharap pemerintah menyetujui dan segera mencairkan dana bantuan tersebut, agar segera bisa dilakukan langkah rehabilitas tanaman perkebunan milik warga.
“Ini supaya masyarakat bisa melakukan aktivitas mengolah lahan perkebunan,” tandasnya.
oto