SOLOPOS.COM - Presiden Joko Widodo alias Jokowi. (JIBI/Solopos/Antara/Harviyan Perdana Putra)
Presiden Jokowi meminta kementerian dan lembaga negara lebih berhemat.
Solopos.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan perlunya penghematan serta efektivitas anggaran kementerian dan lembaga negara. Hal itu diungkapkan Jokowi saat membuka Sidang Kabinet Paripurna yang membahas Pagu Indikatif Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2018, Selasa (4/4/2017).
“Rutinitas yang sudah bertahun-tahun terjadi itu tolong lagi cek kembali. Saya kira banyak sekali biaya-biaya yang bisa dipotong, banyak sekali biaya-biaya yang bisa dihemat dan itu bisa dilarikan ke belanja modal. Lihat lah lagi yang 2017, maupun nanti yang 2018,” kata Jokowi di Istana Negara Jakarta.
Menurut Jokowi, selain efisiensi belanja negara untuk meningkatkan pertumbuhan, pemerintah perlu memfokuskan kepada peningkatan total ekspor dan investasi.
Kendati dalam meningkatkan ekspor terdapat kendala akibat pasar global yang melambat, Jokowi meminta pemerintah dapat memanfaatkan pasar nontradisional yang selama ini belum digarap.
“Itu tolong betul-betul dikirim rombongan misi dagang untuk melihat opportunity, peluang-peluang yang ada di negara-negara itu terutama yang penduduknya di atas 60, di atas 80 [juta orang],” jelas Jokowi.
Selain ekspor, Jokowi juga meminta peningkatan jumlah investasi ke Indonesia untuk memanfaatkan peluang yang masih besar. Presiden menegaskan peminat investasi di Indonesia banyak, namun terhambat masalah regulasi yang berbelit.
“Yang berminat banyak, yang mau diinvestasi juga banyak. Tapi penyakitnya di kita sendiri, di masalah regulasi, masalah aturan yang masih keluar dari kementerian, dari dirjen,” kata Jokowi.
Untuk diketahui, pemerintah tahun ini telah menetapkan target pertumbuhan ekonomi pada 2018 dapat mencapai 5,6 persen.
Lebih lanjut, Presiden meminta agar belanja modal yang akan mencapai di atas Rp2.200 triliun diarahkan kepada belanja modal untuk target-target pembangunan.
“Terutama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan menurunkan angka kemiskinan menjadi single digit,” ujar Presiden.
Sidang Kabinet Paripurna yang dihadiri oleh sejumlah menteri dan kepala lembaga berlangsung sekitar dua jam sejak pukul 10.00 WIB.