SOLOPOS.COM - Direktur Eksekutif Walhi Abetnego Tarigan (JIBI/Solopos/Antara)
Solopos.com, JAKARTA – Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) mengawal pembangunan poros maritim yang dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi), untuk pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di kepulauan.
“Kami akan terus mengawasi poros maritim ini, jangan sampai pembangunan melenceng atau salah arah yang menguntungkan pihak tertentu saja,” kata Direktur Eksekutif Walhi Nasional Abetnego Tarigan di Jakarta, Rabu (29/10/2014).
Ia menjelaskan pembangunan poros maritim atau tol laut ini harus diawasi dan dikritisi agar masyarakat lokal tidak lagi menjadi korban dari perilaku pembangunan yang tidak ramah lingkungan.
“Kami mendukung sepenuhnya pembangunan poros maritim ramah lingkungan ini, karena akan berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat di kepulauan. Mereka akan mudah mengirimkan hasil pertanian dan perkebunannya ke daerah lainnya,” ujarnya.
Namun demikian, kata dia, pemerintah dalam proses pembangunan pelabuhan sebagai dukungan program ini, harus memperhatikan lingkungan pesisir dan menjamin hak-hak masyarakat di pesisir tersebut.
“Saat ini, proses pembangunan poros maritim ini, telah menimbulkan sejumlah persoalan sosial lingkungan hidup yang harus menjadi perhatian dan prioritas untuk diselesaikan terlebih dahulu, agar pembangunan poros maritim dan tol laut ini tidak merugikan masyarakat,” ujarnya.
Menurut dia, permasalahan pertama yang harus diselesaikan pemerintah, ganti rugi lahan reklamasi Teluk Benoa, pembangunan PLTU Batang dan pencemaran lingkungan akibat kegiatan pembangunan proses poros maritim yang merugikan masyarakat pesisir khususnya nelayan.
“Kami berharap kabinet bekerja yang telah disusun presiden untuk turun ke lapangan, melihat langsung masalah-masalah yang muncul di masyarakat, agar pembangunan poros maritim ini berjalan dengan baik, lancar dan tidak ada pertentangan dari masyarakat,” ujarnya.