SOLOPOS.COM - Presiden Joko Widodo (Dwi Prasetya/JIBI/Bisnis)
Solopos.com, JAKARTA — Presiden terpilih, Joko Widodo (Jokowi), mengaku belum tahu soal rekomendasi dari Tim Transisi Jokowi-JK soal pembekuan anak usaha Pertamina, yaitu Pertamina Energy Trading Limited (Petral).
Dirinya mengatakan rekomendasi pembekuan Petral akan dipertimbangkan apabila pembekuan tersebut dapat menekan harga bahan bakar minyak. “Rekomendasi yang ada dipertimbangkan, kita cek lapangan dan dikalkulasi yang benar. Apakah Petral yang ada di Hongkong dan Singapura ini yang bikin harga tinggi, saya belum tahu,” ucapnya di Balai Kota Jakarta, Rabu (24/9/2014).
Saat ini, mantan Wali Kota Solo tersebut masih belum yakin pembekuan Petral dapat memangkas anggaran secara signifikan. Kendati demikian, Jokowi mengatakan pemerintahannya ke depan menginginkan penghematan anggaran dari sektor migas dan akan memberantas mafia migas yang ada.
“Mafia migas itu di semua titik ada, ini yang akan menjadi target dari menteri ESDM, dirut dan direksi Pertamina yang akan datang. Pokoknya semua yang menyebabkan harga BBM naik dihapus,” tutur Jokowi.
Untuk diketahui, wacana pembekuan Petral disampaikan oleh Deputi Kantor Transisi Jokowi-JK, Hasto Kristiyanto. Pada saat itu, Hasto mengatakan mafia migas diyakini menghambat dalam mewujudkan kedaulatan energi nasional.
Tim transisi menilai dengan pembekuan sementara Petral pemerintah bisa memulai transaksi pembelian BBM langsung ke negara produsen tanpa harus diintervensi makelar. Isu adanya mafia migas, termasuk terkait Petral, sudah lama berembus kencang di kalangan politisi, khususnya setiap kali ada wacana kenaikan harga BBM. Menjelang Pilpres 2014, isu ini kembali mengemuka hingga muncul desakan agar pemerintah membekukan Petral.