SOLOPOS.COM - Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) (JIBI/Solopos/Antara/Andika Wahyu)
Solopos.com, JAKARTA — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan setiap tim transisi yang akan bertemu dengan kabinet untuk membicarakan transisi pemerintahan harus mendapatkan mandat tertulis dari presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi).
Menurut Presiden SBY, hal itu dilakukan agar proses transisi pemerintahan berlangsung tertib. Jokowi sendiri, lanjutnya, akan memberikan mandat secara tertulis pada anggota tim yang akan berkomunikasi dengan perwakilan pemerintah.
Sejauh ini, Presiden SBY telah menunjuk tiga menteri yang akan menjadi perwakilan pemerintah untuk membicarakan isu-isu tertentu dengan tim transisi Jokowi-JK. Para menteri tersebut adalah pejabat yang sesuai dengan isu-isu yang akan dibahas secara bersama oleh tim transisi dan pemerintah.
Menteri tersebut adalah Menko Perekonomian Chairul Tanjung, Menko bidang Polhukam Djoko Suyanto, dan Mensesneg Sudi Silalahi. Penunjukkan itu disesuaikan dengan materi pertemuan antara Presiden SBY dan Jokowi yang berlangsung secara empat mata di Nusa Dua, Bali, Rabu (27/8/2014) lalu.
“Setelah saya cek materinya ketika itu, lebih banyak di bidang perekonomian, polhukam, dan sesuatu yang lebih umum. Oleh karena itu, poin of contact untuk pemerintahan adalah Menkopolhukam, Menko Perekonomian, dan Mensesneg,” ujarnya.
Sesuai posisinya, Chairul Tanjung berwenang untuk melakukan konsultasi dan komunikasi dengan tim transisi untuk membicarakan wilayah perekonomian. Sedangkan Djoko Suyanto untuk pembahasan persoalan wilayah politik, hukum, dan keamanan. Adapun Sudi berwenang untuk wilayah umum seperti soal-soal kelembagaan termasuk lembaga kepresidenan dan urusan pengamanan presiden.
Namun demikian, lanjutnya, hal itu dapat mungkin berkembang sesuai dengan perkembangan isu yang dibahas atau dikonsultasikan antara tim transisi Jokowi-JK dengan pemerintah saat ini. “Tapi kalau berkembang lagi, menyangkut bidang-bidang kesejahteraan rakyat menyangkut pendidikan, kesehatan, ya berarti saya mandatkan pada menko untuk mengatur siapa bertemu dengan siapa” katanya.