Solopos.com, JAKARTA — Pengamat politik mengimbau sebaiknya Jokowi tidak menggunakan logika politik Prabowo Subianto yang memanjakan koalisi pendukungnya yang membagi-bagi kekuasaan, meski Koalisi Indonesia Hebat (KIH) kalah di parlemen.
Direktur Eksekutif Charta Politica, Yunarto Wijaya, mengatakan sebaiknya Jokowi tetap fokus dengan politik dan koalisi yang non transaksional. Menurutnya jika kabinetnya menggunakan politik transaksional, hal itu malah akan berbahaya bagi posisi Jokowi
“Imbasnya, di level elite politik Jokowi bakal kalah. Sementara di level masyarakat, dia akan kehilangan kepercayaan,” ujarnya dalam diskusi di Ibis Budget Hotel, Menteng, Jakarta, Kamis (9/10/2014).
Yunarto Wijaya membeberkan politik akomodatif tidak bisa dihindarkan dalam kabinet. Namun masyarakat sebaiknya tidak menegasikan adanya orang parpol di dalamnya. Lebih lanjut, menurutnya istilah koalisi tanpa syarat dan kabinet profesional memiliki dua indikator.
“Pertama, profesionalitas dalam konteks latar belakang. Masyarakat bisa dengan cerdas melakukan browsing akan hal tersebut yang terkait latar belakang pendidikan, pekerjaan, dan organisasi berkaitan dengan posisi di kabinet,” katanya.
Adapun indikator kedua adalah, secara politik profesional adalah keberanian Jokowi untuk konsisten dengan pernyataan bahwa siapapun petinggi partai yang menjadi menteri, maka harus mau meninggalkan posisinya di partai tersebut.
“Kalau dua variabel tersebut dipenuhi, saya kira adanya menteri dari pihak partai politik tidak menjadi masalah karena punya komitmen dalam menjalankan tugasnya,” jelasnya.