SOLOPOS.COM - Jokowi menumpang mobil Mercedes-Benz kepresidenan, Sabtu (23/8/2014). (JIBI/Solopos/Antara/Reno Esnir)
Solopos.com, JAKARTA — Isu upaya penjegalan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2014-2009 Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) akibat penguasaan parlemen oleh Koalisi Merah Putih sebagai bentuk ketakutan berlebihan.
“Sangat kecil kemungkinan itu terjadi,” kata Direktur Eksekutif Pol Tracking Institute, Hanta Yudha, kepada Bisnis/JIBI, Senin (6/10/2014).
Hanta mencontohkan ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan dilantik pada 2004 bersama Wapres Jusuf Kalla, parlemen juga tidak dikuasai oleh partai pendukung pasangan itu. Saat itu parlemen dikuasai oleh Koalisi Kebangsaan yang terdiri dari PDIP, Golkar, PBR, PPP, dan PDS.
Menurutnya, peluang terjegalnya pelantikan pasangan Jokowi-JK lebih besar kalau dia melakukan pelanggaran hukum berat seperti melanggar hukum, etika, makar, dan pengkhianatan pada negara. Sidang paripurna pelantikan Jokowi-JK, bukanlah sidang pengambilan putusan, namun lebih bersifat seremoni meski berdasarkan konstitusi wajib dihadiri seluruh anggota parlemen.
“Dengan demikian akan sulit terjadi penjegalan Jokowi-JK oleh Koalisi Merah Putih karena presiden sudah dipilih oleh rakyat”.
Hanta menjelaskan kalau forum rapat paripurna MPR tidak bisa melantik Jokowi-JK, masih ada forum sidang DPR. “Kalau keduanya terkendala maka bisa saja Jokowi-JK dilantik oleh pimpinan MPR bersama Ketua Mahkamah Agung”.
Hanta Yudha juga optimistis Koalisi Merah Putih tidak akan melakukan penjegalan. Karena jika hal itu benar-benar dilakukan, mereka akan berhadapan dengan rakyat pemilih Jokowi-JK. Hanya, Hanta mengingatkan bahwa Jokowi-JK juga harus memenuhi janji-janjinya kepada rakyat sebagaimana diucapkannya selama kampanye.
Sebelumnya, Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Puan Maharani, mengaku khawatir ada pihak-pihak yang ingin menjegal pelantikan Jokowi-JK. Kekhawatiran Puan merujuk pada kekuatan Koalisi Merah Putih di parlemen serta sikap Partai Demokrat yang dianggapnya tidak konsisten.
Puan pun meminta masyarakat untuk bersama-sama melihat apa yang terjadi pada hari ini saat dilakukan pemilihan pimpinan MPR.