SOLOPOS.COM - Calon presiden terpilih dalam Pilpres 2014 Joko Widodo (kedua kanan), dengan didampingi Ketua Umum Apindo Sofjan Wanandi, menyapa sejumlah pengusaha saat menghadiri Peluncuran Buku Roadmap Perekonomian Apindo di Jakarta, Kamis (18/9/2014). (Dwi Prasetya/JIBI/Bisnis)
Solopos.com, JAKARTA — Presiden terpilih, Joko Widodo atau Jokowi, sebagai pemimpin pemerintahan baru diminta tetap fokus dan tegas merealisasikan sejumlah kebijakan meski konflik politik diprediksi terus memanas hingga beberapa bulan kedepan.
Pengamat politik Hendri Saparini mengatakan pemerintah mendatang tidak perlu terlalu mengkhawatirkan situasi politik yang kian meruncing. “Hanya saja, pemerintah harus tetap firm merealisasikan sejumlah kebijakan fiskal dan sektor riil,” katanya kepada Bisnis/JIBI, Senin (6/10/2014).
Menurutnya, masih banyak kebijakan yang bisa diambil pemerintahan baru tanpa perstujuan legislatif atau DPR. Jadi, perseteruan dua kubu yang dua kubu yang kian meruncing itu memang tidak pelu dikhawatirkan. Misalnya dengan segera merealisasikan APBN 2015 yang telah disetujui oleh anggota dewan.
Ketegasan pemerintah itu, Hendri Saparini mencontohkan, sudah terjadi di Thailand. Kebijakan yang akan diambil tersebut, jelasnya, dipastikan akan membawa angin segar bagi kalangan pengusaha. “Meski di sana gejolak politik kian meruncing, namun investasi tetap berjalan karena pemerintah mampu mengambil sikap yang berpihak pada dunia usaha.”
Kebijakan yang diambil tersebut, paparnya, dapat dijadikan sebagai stimulus bagi dunia usaha. “Semuanya sedang turun. Dan investor asing sedang menghitung penempatan dana di negara tujuan. ”
Menurutnya, jika kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah baru tersebut direspons positif, ini juga bisa menjadi peluang bagi Indonesia. “Namun, sejauh mana indonesia bisa menangkap peluang tersebut dengan menyiapkan kebutuhan sektor riil dan kesiapan menghadapi rencana Bank Sentral AS, The Fed, menaikkan suku bunga acuan.”
Rencana The Fed menaikkan suku bungan acuan dan kebijakan mengakhiri stimulus moneter tersebut juga diungkap oleh Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi dan Pembangunan Firmanzah, seperti yang dikutip laman resmi Setkab.
Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Sanny Iskandar menegaskan bahwa kekisruhan politik di Tanah Air sangat menghambat investasi. “Adanya manuver-manuver di parlemen memunculkan situasi ini sangat tidak menguntungkan bagi perekonomian negara kita yang sedang meningkatkan pertumbuhan ekonomi.”
Menurutnya, dampak buruk yang terjadi jika situasi ini terus berlanjut adalah semakin banyaknya peluang investasi yang batal masuk ke dalam negeri dan beralih ke negara lain. “Hal ini sangat tidak menguntungkan bagi upaya penyerapan tenaga kerja, baik yang saat ini masih menganggur maupun dalam rangka mengantisipasi penambahan angkatan kerja baru,” katanya.
Untuk itu, dunia usaha berharap para pemimpin baik di pemerintahan maupun di parlemen dapat lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara ketimbang kepentingan dan ego pribadi maupun kelompoknya.