SOLOPOS.COM - Presiden terpilih Joko Widodo (kedua dari kanan) didampingi wakil presiden terpilih Jusuf Kalla (kiri) dan Ketua DPP PDIP Puan Maharani (kanan) menjawab pertanyaan wartawan seusai melakukan pertemuan tertutup di Jakarta Selatan, Selasa (26/8/2014). Pertemuan Jokowi-JK dengan pimpinan fraksi DPR dan partai pendukung ini dilakukan untuk menentukan langkah politiknya ke depan. (JIBI/Solopos/Antara/Vitalis Yogi Trisna)
Solopos.com, JAKARTA — Komisi Anggaran Independen (KAI) dan Yayasan Tifa mengusulkan agar pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) mempertimbangkan setidaknya empat pokok program prioritas dalam 100 hari pemerintahan.
Sekretaris Jenderal KAI, Abdul Waidi, mengatakan yang pertama adalah memulai pelaksanaan Kartu Indonesia Sehat (KIS) bagi 100 juta penduduk sebagai landasan menuju Jaminan Kesehatan Semesta pada 2019.
“Kedua, menjalankan Kartu Indonesia Pintar [KIP] bagi 11 juta siswa miskin untuk mengurangi kesenjangan kesempatan dan mempersiapkan Indonesia memasuki pasar bebas ASEAN,” ujar Abdul Waidi dalam diskusi di Warung Daun, Cikini, Jakarta pada Kamis (4/9/2014).
Ketiga, mengalihkan subsidi pupuk untuk kesejahteraan 23 juta petani miskin tanah melalui penerbitan Kartu Pertanian Indonesia untuk melindungi mereka dari kerentanan gagal panen sekaligus membendung warisan impor dari pemerintahan-pemerintahan sebelumnya.
“Keempat, melindungi anggaran negara dengan penerapan Sistem Integratis Nasional untuk mencegah potensi kebocoran dan pemborosan belanja anggaran negara,” imbuh Abdul Waidi.
Dia menjelaskan, hasil kajian KAI dan Yayasan Tifa menunjukkan APBN 2014 masih cukup memadai untuk menjalankan program tersebut. “Hasil kajian kami menunjukkan, pemerintah baru cukup mengalokasikan Rp35-45 triliun untuk keempat program prioritas tersebut,” ungkapnya.