SOLOPOS.COM - Jokowi menumpang mobil Mercedes-Benz kepresidenan, Sabtu (23/8/2014). (JIBI/Solopos/Antara/Reno Esnir)
Solopos.com, JAKARTA — Pihak Istana menyarankan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) nantinya mempertahankan kebijakan ekonomi yang disiplin dan berhati-hati.
Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Firmanzah, mengatakan pemerintahan mendatang menghadapi tantangan ekonomi yang tidak ringan.
Selain dibayangi angka inflasi yang tinggi, ujarnya, pemerintah juga perlu mewaspadai dan mengantisipasi normalisasi moneter dunia dengan rencana dinaikkannya suku bunga di Amerika Serikat (AS) per 2015. Pasalnya, rencana penaikkan suku bunga di AS berpotensi berdampak pada perekonomian nasional.
“Koordinasi dan bauran kebijakan baik di sektor fiskal, moneter, dan riil, perlu terus ditingkatkan sebagai manivestasi kedisipilinan serta kehati-hatian dalam pengelolaan kebijakan perekonomian nasional,” ujar Firmanzah, Senin (25/8/2014).
Dengan demikian, ujarnya, perekonomian nasional akan terus tumbuh kuat, berkualitas, dan semakin bertenaga dalam mewujudkan pembangunan yang sedang berjalan. Firmanzah menyebutkan desain kebijakan ekonomi nasional khususnya pengelolaan risiko inflasi telah menjadi fokus perhatian pemerintah dalam beberapa tahun terakhir.
Firmanzah menyebutkan inflasi yang terlalu tinggi dan terlalu rendah (deflasi) adalah kondisi yang dihindari Pemerintah dalam beberapa tahun terakhir. Pengendalian inflasi di rentang tertentu, ujarnya, tidak hanya sebagai instrument pertumbuhan tetapi sekaligus mendorong penguatan fundamental ekonomi nasional sehingga sejumlah proses pembangunan dapat terus berjalan.
Kondisi itulah, jelas Firmanzah, yang menyebabkan pemerintah berhati-hatian dalam mengeluarkan sejumlah kebijakan yang akan ditempuh. “Artinya desain kebijakan inflasi perlu dirumuskan dengan sangat hati-hati,” tutur Firmanzah.
Namun demikian, Firmanzah mengaku optimistis pemerintahan berikutnya yang akan dipimpin oleh Jokowi akan terus meningkatkan pengelolaan inflasi sebagai salah satu kebijakan utama perekonomian nasional.