SOLOPOS.COM - Jokowi mengenakan busana adat khas Suku Baduy dalam Sidang Tahunan MPR. (Liputan6.com)
Solopos.com, SOLO — Di Sidang Tahunan MPR hari ini, Senin, 16 Agustus 2021, Presiden Jokowi tampak mengenakan baju adat Baduy. Sedangkan Wakil Presiden Ma’ruf Amin memakai baju adat Mandar khas Sulawesi Barat.
Jokowi tiba di Gedung DPR/MPR RI sekitar pukul 08.05 WIB. Sedangkan Ma’ruf Amin tiba lebih awal. Kedatangan mereka disambut oleh Ketua DPR Puan Maharani, Ketua MPR Bambang Soesatyo dan Ketua DPD La Nyala Mattalitti.
Baca Juga: Gunung Merapi Erupsi Pagi ini, Boyolali dan Magelang Diguyur Hujan Abu
Kantor Staf Presiden melalui unggahan di akun Twitter resminya, menjelaskan Presiden Jokowi mengenakan pakaian baju adat Suku Baduy, yang berada di Lebak, Banten.
Kantor Staf Presiden melalui unggahan di akun Twitter resminya, menjelaskan Presiden Jokowi mengenakan pakaian baju adat Suku Baduy, yang berada di Lebak, Banten.
Dalam mengenakan busana adat Baduy itu, Jokowi lengkap memakai telekung (ikat kepala), baju kutung berwarna biru, dan tas selempang.
Baca Juga: Ditentukan Hari Ini, Begini Prediksi Nasib Indosat dan Tri Jika Batal Merger
“Presiden @jokowi memilih menggunakan pakaian adat suku Baduy sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan pada keluhuran nilai2 adat dan budaya suku Baduy,” tulis KSP melalui akun Twitter @KSPgoid, Senin (16/8/2021).
Baca Juga: Meninggal Dunia, Ini Profil dan Perjalanan Karier Gerd Muller
Mengutip Liputan6.com, Sidang Tahunan MPR tahun ini menerapkan protokol kesehatan (prokes) ketat. Acara dilaksanakan secara minimalis dengan pembatasan peserta dan pengaturan waktu menjadi lebih singkat.
Terkait pembatasan peserta, hanya ada 60 undangan yang akan hadir secara fisik. Adapun rincian 60 orang yang hadir secara fisik adalah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, pimpinan DPR (5 orang), pimpinan MPR (10 orang), ketua fraksi/kelompok DPD (10 orang).
Baca Juga: Aparat Polres Sukoharjo Bubarkan Kerumunan Puluhan Pemuda di Sejumlah Tempat
Ketua fraksi di DPR (9 orang), pimpinan DPD (4 orang), perwakilan subwilayah (4 orang), serta 4 pimpinan lembaga negara (Ketua BPK, Ketua MA, Ketua MK, dan Ketua KY).