SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
JAKARTA–Gangguan politisi terhadap birokrasi kerap terjadi di semua daerah, termasuk DKI Jakarta.
Gubernur DKI, Joko Widodo (Jokowi) pun sering mendapat gangguan tersebut.
“Pengaruh politisi terhadap pemerintah birokrasi sangat kuat sekali, kalau sistemnya tidak memungkinkan mengganggu ya tidak akan ganggu,” kata Jokowi dalam seminar di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kamis (16/5/2013).
Misalnya, lelang jabatan lurah dan camat, Jokowi selalu didatangi politisi yang akan memenangkan calon lurah dan camat tertentu sesuai dengan daerah pemilihannya.
“Contoh hal kecil camat dan lurah, misalnya dapil saya kelurahan itu lurah minta si A, dapil si B minta lurah si B, camat juga sama,” katanya.
Hal itu bisa dihilangkan dengan kebijakan Menteri Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengeluarkan kebijakan seleksi terbuka camat dan lurah sehingga pengaruh politik bisa dihilangkan.
Kalau masih ada yang ngeyel, Jokowi punya cara jitu dengan membuka persoalan itu di masyarakat dan media massa.
“Buka di masyarakat dan media, yang mau ganggu ngilang sendiri-sendiri,” tegasnya.
