SOLOPOS.COM - Veronica Koman (Twitter @veronicakoman)
Solopos.com, SOLO -- Kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Canberra, Australia, Senin (10/2/2020) siang, dimanfaatkan oleh para aktivis pembela hak asasi manusia (HAM) untuk melaporkan kondisi di Papua. Mereka mendesak pemerintah menghentikan krisis politik dan kemanusiaan di Papua.
Pengacara HAM Veronica Koman mendesak pemerintah Australia untuk membahas pelanggaran HAM di Papua dengan Presiden Jokowi selama pertemuan bilateral pekan ini.
Banyak PNS Gagal Jadi Eselon 1 & 2 karena Radikalisme, BKN: Bukan Data Kami!
“Tim kami di Canberra telah berhasil menyerahkan dokumen-dokumen ini langsung kepada Presiden Jokowi. Dokumen ini memuat nama dan lokasi 57 tahanan politik Papua yang dikenakan pasal makar, yang saat ini sedang ditahan di tujuh kota di Indonesia,” ujar Veronica Koman dalam keterangan tertulis dari Sydney, Senin (10/2/2020).
Selain itu, Veronica juga menyerahkan data berisi nama 243 korban warga sipil yang meninggal dunia sejak Desember 2018. Ratusan orang tersebut, kata Veronica, meninggal dunia baik karena terbunuh oleh aparat keamanan maupun karena sakit dan kelaparan dalam pengungsian.
Orang China Salat Menghadap Sembarangan Karena Takut Virus Corona? Cek Faktanya
“Di awal periode pertamanya pada 2015, Presiden Jokowi membebaskan lima tahanan politik Papua. Masyarakat memandang ini sebagai langkah yang penuh dengan harapan baru bagi Papua. Namun pada awal dari periode keduanya saat ini, terdapat 57 orang yang dikenakan makar yang sedang menunggu sidang. Langkah ini hanya akan memperburuk konflik di Papua,” lanjutnya.
Sebelumnya, para gubernur, bupati, pimpinan gereja, pimpinan adat, akademisi, aktivis, dan mahasiswa telah memohon Presiden Jokowi untuk menarik pasukan dari Nduga sejak Desember 2018. Namun permintaan tersebut hingga kini tidak diindahkan. Penyerahan data tersebut dilakukan agar Jokowi mau mendengarkan permintaan warga Papua.
Aksi #SaveBabi di Medan, Ribuan Orang Tolak Pemusnahan Babi
“Sekarang Presiden Jokowi sendiri yang sudah langsung pegang datanya, termasuk nama-nama dari 110 anak-anak dari total 243 sipil yang meninggal, akankah Presiden tetap tidak mengindahkan permintaan tersebut?” kata Veronica.