SOLOPOS.COM - Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin sidang kabinet pertama bersama para menteri Kabinet Kerja di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta seusai acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan para menteri, Senin (27/10/2014). Presiden memberikan arahan kepada para menteri agar langsung bekerja serta meminta agar menteri koordinator langsung melakukan koordinasi dengan para menteri di jajaran masing-masing. (Yayus Yuswoprihanto/JIBI/Bisnis)
Jokowi-JK pecah? Menjadi isu santer dalam beberapa bulan terakhir. Dalam beberapa statment di media massa, keduanya beberapa kali beda pendapat.
Solopos.com, JAKARTA — Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla (JK) “berantem” alias beda pendapat. Kali ini soal pengendalian harga.
Wakil Presiden Jusuf Kalla melarang adanya upaya penertiban keras terhadap pedagang dalam implementasi Peraturan Presiden tentang Pengendalian Harga Pangan.
Hal itu disampaikan Jusuf Kalla menanggapi terbitnya Perpres tentang Pengendalian Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang baru saja ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo.
Hal itu disampaikan Jusuf Kalla menanggapi terbitnya Perpres tentang Pengendalian Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang baru saja ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo.
Jokowi telah menandatangani pada awal pekan ini, padahal sebelumnya Kalla menilai harga pangan tak perlu dikendalikan pemerintah, melainkan cukup melalui mekanisme pasar.
“Tidak berarti nanti terjadi ada aparat daerah sweeping kemana-mana. Kita memang perlu stabilkan harga tapi tidak berarti harus dengan cara sweeping,” ujarnya di Kantor Wakil Presiden, Jumat (19/6/2015).
“Kalau sweeping nanti orang berdagang malah takut berusaha, itu malah lebih berbahaya lagi,” tuturnya.
Intinya, sambung dia, mekanisme penjagaan harga pangan yang paling tepat ialah menyeimbangkan antara permintaan dan suplai pangan.
Pemangku kebijakan hanya perlu menjaga dan mengontrol ketersediaan pangan nasional di pasaran, dengan begitu otomatis harga tak akan melonjak.
“Kita tidak kembali lagi pada jaman pengontrolan harga ketika zaman 1960-an, tidak ada lagi seperti itu,” katanya.
Pemerintah mengklaim Perpres pengendalian harga pangan merupakan amanah Undang-undang No.7/2014 tentang Perdaganan. Pemerintah akan memiliki wewenang untuk mengendalikan harga, khususnya pada waktu-waktu tertentu.
Dalam Perpres tersebut, ada 14 jenis barang kebutuhan pokok yang terbagi dalam tiga kelompok.Pertama, barang hasil pertanian, seperti beras, kedelai, cabai, dan bawang merah.
Kedua, barang kebutuhan pokok hasil industri yang meliputi gula, minyak goreng, dan tepung terigu. Ketiga, barang kebutuhan pokok hasil peternakan dan perikanan, seperti daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, dan ikan segar.
Atas semua bahan pokok, Kementerian Perdagangan berhak menetapkan kebijakan harga, mengelola stok dan logistik, serta mengelola ekspor-impor.