SOLOPOS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima keluhan para petani di Desa Bansari, Temanggung, Jawa Tengah (Jateng), yang enggan menanam bawang putih karena harganya turun, Selasa (14/12/2021). (Antara/Biro Pers Sekretariat Presiden)
Solopos.com, JAKARTA — Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menilai sudah saatnya Indonesia memiliki birokrasi dengan standar kelas dunia yang merata. Hal tersebut direalisasikan dengan mengadopsi inovasi digital.
“Sudah saatnya kita wujudkan birokrasi berkelas dunia secara merata di semua tingkatan di seluruh Indonesia. Kita kembangkan inovasi digital yang inklusif. Kita terapkan digitalisasi untuk tingkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas,” kata Jokowi di acara Penganugerahan Predikat Kepatuhan Tinggi Standar Pelayanan Publik Tahun 2021, seperti dikutip Solopos.com dari Bisnis, Rabu (29/12/2021).
Jokowi meminta agar pelayanan birokrasi di Indonesia turut menekan dan meminimalkan penyimpangan dan menghapus perilaku koruptif di semua lini dan semua lembaga.
Jokowi meminta kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah bisa mengimplementasikan standar pelayanan publik yang lebih baik dan menciptakan sistem pengawasan dan evaluasi yang berintegritas agar dampak perubahannya dapat dirasakan oleh masyarakat lantaran tuntutan masyarakat terus meningkat.
“Oleh sebab itu, tidak akan ada toleransi bagi yang pelayanannya lambat berbelit-belit. Tidak ada tempat bagi pelayanan yang tidak ramah dan tidak responsif,” tegasnya.
Baca Juga: Pemprov Jateng Teratas dalam Reformasi Birokrasi
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menegaskan pelayanan publik yang prima memerlukan sejumlah hal. Faktor itu berupa komitmen, sinergi antar lembaga, ikhtiar berkelanjutan, disiplin yang panjang, transformasi sistem, transformasi tata kelola, perubahan pola pikir, dan perubahan budaya kerja. Yang utama adalah mengubah kebiasaan dilayani menjadi melayani.
“Orientasinya harus hasil untuk mewujudkan pelayanan yang prima. Memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cepat dan tepat,” ujar Jokowi.
Di masa pandemi Covid-19, Jokowi mengatakan penyelenggara pelayanan publik dipaksa bertransformasi memanfaatkan lebih banyak teknologi untuk melakukan tugas pelayanan, melakukan digitalisasi pelayanan untuk mempermudah akses, dan memberikan pelayanan yang lebih mudah dan terjangkau.
“Upaya-upaya transformasi yang dilakukan di masa pandemi dapat menjadi modal awal untuk mengembangkan inovasi pelayanan publik untuk menciptakan terobosan dan solusi,” kata Jokowi.
Selain itu, Jokowi tidak ingin penyelenggara pelayanan publik merasa cepat puas dengan apa yang telah dikerjakan.