Nugroho Meidinata / Newswire / Chelin Indra Sushmita | SOLOPOS.com
SOLOPOS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan M. Fadjroel Rachman, Juru Bicara Presiden (kiri) memberikan keterangan kepada wartawan di Istana Negara, Rabu (5/2/2020). (Bisnis-Muhammad Khadafi)
Solopos.com, JAKARTA -- Presiden Jokowi dituding lepas tanggung jawab soal penanganan virus corona di Indonesia. Hal itu merupakan buntut dari perintah Jokowi kepada para kepala daerah untuk menetukan status bencana di daerah masing-masing.
"Dalam kondisi pandemik, kebijakan yang berbeda-beda tidak efektif. Pola Jokowi menyerahkan pada kepala daerah seperti lepas tanggung jawab. Mesti ada satu kebijakan nasional yang diikuti oleh seluruh pihak, termasuk oleh kepala daerah. Pandemi ini tidak mengenal daerah," beber Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera dilansir Detik.com, Minggu (15/3/2020).
Menanggapi hal tersebut, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Donny Gahral Adian mengatakan apa yang telah disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal penanganan corona sudah tepat.
"Saya kira sudah tepat yang disampaikan Pak Jokowi. Dia sudah membentuk gugus tugas yang diketuai oleh Pak Donny Monardo selaku Ketua BNPB ya artinya otoritas sudah didelegeasikan. Dan Pak Doni Monardo memiliki otoritas yang dirasakan perlu dalam menangani Covid-19 untuk menentukan darurat nasional," jawab Donny.
Ia mengungkap, secara prosedur, Doni Monardo akan melaporkan setiap perkembangan kepada Presiden Jokowi. Dan ia menegaskan bahwa mantan Wali Kota Solo itu akan terus memantau situasi terkini mengenai virus corona.
"Jadi presiden enggak lepas tanggung jawab, karena dia lapor ke presiden. Tetapi otoritas untuk menangani status Covid-19 itu sudah diberikan ke Pak Monardo. Dan beliau memiliki hak penuh untuk lakukan apapun termasuk dalam kondisi darurat nasional," pungkasnya.
Dalam konferensi pers pada Minggu (15/3/2020) di Istana Bogor, Presiden Jokowi merespons perkembangan situasi tentang pandemi virus corona. Jokowi memerintahkan masing-masing kepala daerah untuk menentukan status bencana di wilayahnya.
"Saya minta kepada seluruh gubernur, kepada seluruh bupati, kepada seluruh wali kota untuk terus memonitor dan berkonsultasi dengan pakar medis dalam menelaah setiap situasi yang ada," ucap Jokowi.
Dalam keterangan juga, ia mengimbau kepada masyarakat Indonesia untuk bekerja dari rumah.
“Saya imbau warga bekerja dari rumah saja. Saatnya kerja dari rumah, belajar dari rumah, beribadah dari rumah," pungkasnya.