SOLOPOS.COM - Mantan wali kota Solo yang kini Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Dwi Prasetya/JIBI/Bisnis)
Solopos.com, JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang akrab disapa Jokowi menjadi pilihan utama responden survei Centre for Strategic and International Studies (CSIS), November 2013 ini. “Sebanyak 34,7% responden memilih Jokowi dalam pilihan presiden atau top of mind,” kata Kepala Departemen Politik dan Hubungan International CSIS Phillips J. Vermonte dalam paparan Survei Nasional CSIS November: Tanda-tanda Berakhirnya Oligarki Elite Partai di Jakarta, Minggu (1/12/2013).
CSIS melakukan survei dengan metode wawancara langsung secara tatap muka di 33 provinsi pada 13 November 2013 hingga 20 November 2013 dengan 1.180 responden. Margin of error pada survei itu hanya 2,85%. Selain Jokowi, nama-nama lain yang terungkap berada dalam benak publik melalui survei itu adalah Prabowo Subianto (10,7%), Aburizal Bakrie (9%), Wiranto (4,6%), Jusuf Kalla (3,7%), Megawati (3,3%), Mahfud M.D. (1,8%), dan Hatta Rajasa (0,6%).
Sebanyak 22,8% responden, hingga survei dilaksanakan, mengaku belum mempunyai pilihan presiden untuk dipilih dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014 mendatang. “Survei ini juga menemukan tingkat dukungan terhadap Jokowi semakin terkonsolidasi bukan hanya dari pemilih-pemilih Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, melainkan juga dari pemilih partai-partai lain,” kata Phillips.
Sumber dukungan terbesar kepada Jokowi masih datang dari para pemilih PDIP, yang mencapai 63,6 %, lalu para pemilih Partai Demokrat (42,7 %), pemilih Partai Golkar (22,7 %), dan pemilih Partai Gerindra (20,6 %). “Temuan itu menunjukkan dukungan kepada calon yang bukan bagian dari oligarki dan dinasti partai politik semakin luas. Maka, partai politik harus membuka diri serta mengurangi oligarki dan dinasti di internal mereka,” kata Phillips.
Phillips menambahkan keretakan oligarki partai harus terus didorong dengan memaksa semua partai menemukan figur yang didukung arus bawah atau menyelenggarakan konvensi yang demokratis sehingga partai bukan menjadi milik ketua dan bendahara seperti selama ini terjadi. Sementara, hasil survei itu tentang partai pilihan responden pada November 2013 menunjukkan PDIP meraih posisi pertama (17,6 %), disusul Partai Golkar (14,8 %), Partai Gerindra (8,6 %), Partai Demokrat (7 %), Partai Kebangkitan Bangsa (4,6 %), Partai Persatuan Pembangunan (3,5 %), Partai Amanat Nasional (3,3 %), Partai Keadilan Sejahtera (3,3 %), Partai Hanura (2,4 %), Partai Nasional Demokrat (2 %), Partai Bulan Bintang (0,5 %), dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (0,5%).