JAKARTA–Proses menuju lelang camat dan lurah terus berlangsung dengan menyiapkan dasar hukumnya oleh Pemprov DKI. Pada intinya Gubernur Joko Widodo (Jokowi) menginginkan 67 lurah di DKI mau blusukan layaknya apa yang sudah dilakukannya selama ini.

Wagub Basuki T Purnama (Ahok) meminta kepada semua lurah maupun Pegawai Negeri Sipil (PNS) lain untuk mempersiapkan diri. Masing maing PNS yang memiliki visi yang sama boleh menawarkan diri untuk menjadi pejabat pemimpin wilayah tingkat Kecamatan dan Kelurahan.

“Masing masing boleh menawarkan diri karena pak Gubernur butuh orang yang bisa blusukan. Kan repot kalau harus blusukan di 67 kelurahan,” kata Ahok, panggilan Basuki seusai rapat pimpinan di Balaikota, Senin (4/2/2013).

Selain itu Jokowi ingin pelayanan di Kecamatan dan Kelurahan seperti model di bank tidak pakai loket. Pelayanan semuanya harus jelas baik itu waktu, biaya dan sebagainya harus jelas agar tidak ada praktek pungutan liar (pungli).

Adapun keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di setiap wilayah harus diresmikan, tidak ada lagi gubuk liar, tidak ada lagi tanah terlantar, tidak ada lagi buang sampah sembarangan. “Nah lurah-lurah yang mengerti ini akan dipertahankan. Kalau tidak mengerti kita tawarkan kepada PNS yang lain,” kata Ahok.

Jika pegawai lain yang mengerti konsep seperti itu dipersilahkan melamar yang nantinya dicocokan denga Walikota dan juga masyarakat. Perumusan dilakukan Asisten Pemerintahan agar bisa jalan.

Berita Terkait

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif