SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Solopos.com, JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyambut baik rencana pemerintah pusat mengadaptasi program Rumah DP Rp0 yang diperuntukkan bagi aparatur sipil negara (ASN) serta anggota TNI/Polri. Menurut Anies, rencana pemerintah pusat terkait program DP Rp0 bukan lagi program mustahil yang sering dikritik banyak orang.
“Alhamdulillah, artinya membuktikan bahwa pendekatan itu [skema DP Rp0] memang bisa dilakukan. Dulu banyak yang kritik bahwa ini tidak mungkin ada, nah ini nyatanya mungkin,” ujar Anies di Hotel Red Top, Jakarta Pusat, Jumat (9/11/2018).
Mantan Menteri Pendidikan tersebut tidak mempermasalahkan pendekatan yang berbeda-beda. Pasalnya, penerapan program DP Rp0 bertujuan untuk memudahkan penduduk DKI Jakarta dan Indonesia dalam memiliki hunian.
Anies mengibaratkan mekanisme rumah DP Rp0 seperti mekanisme pembebasan uang muka pada kredit kendaraan yang terjadi selama ini. Dia mencontohkan masyarakat dimudahkan untuk mencicil mobil atau motor. Padahal kedua barang tersebut selalu mengalami depresiasi atau penurunan nilai. Hal itu malah tidak dapat diaplikasikan untuk pembelian hunian.
“Saya selalu bertanya kenapa [kredit] motor dan mobil dimudahkan, sementara punya rumah malah dipersulit? Padahal rumah itu malah nilainya mengalami apresiasi. Kita kan ingin rakyat terbawa eskalator ekonomi,” jelasnya.
Anies menyampaikan akan lebih banyak lagi manfaat yang didapat dari skema DP Rp0. Selama ini banyak warga bahkan pekerja yang tak sanggup memiliki rumah dengan DP yang telah ditentukan sesuai dengan nilai lahan dan bangunan. “Jadi pembebasan DP itu merupakan terobosan yang bisa bermanfaat bagi semua,” ungkapnya.
Pemerintah mengeluarkan wacana penyediaan rumah layak huni untuk ASN dan anggota TNI/Polri dengan skema DP 0%. Dengan program tersebut diharapkan para abdi negara dapat memiliki rumah tinggal dengan harga terjangkau.
Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu. Pemerintah berjanji untuk mempercepat penyediaan rumah layak bagi 945.000 ASN, 275.000 TNI, dan 360.000 Polri. Tujuannya jelas agar ASN, TNI, dan Polri makin konsentrasi dalam bekerja.
Presiden juga meminta pembangunan perumahan tersebut turut memperhatikan akses ke tempat kerja, serta pengembangan kegiatan ekonomi yang menopang kawasan tersebut.
Pembiayaan rumah layak huni untuk ASN dan anggota TNI/Polri tersebut bisa diambil dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), badan usaha milik negara (BUMN), atau pun pinjaman dari pihak swasta.
Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia atau Apersi menilai positif rencana pemerintah terkait penyediaan perumahan bagi Aparatur Negeri Sipil (ASN), TNI, dan Polri. Bahkan Apersi mengusulkan tanah yang disasar untuk pembangunannya adalah milik negara agar prosesnya mudah, harganya murah, dan lokasinya mendekati tempat kerja.