SOLOPOS.COM - Joko Widodo. (Instagram-@jokowi)
Solopos.com, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara terhadap suara-suara ketidakpuasan atas susunan Kabinet Indonesia Maju. Jokowi mengaku dirinya menerima 300 usulan calon nama menteri dari berbagai kalangan.
Cerita itu disampaikan oleh Jokowi saat membuka Musyawarah Besar X Pemuda Pancasila di Lagoon Garden, Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (26/10/2019). Saat itu, Jokowi bercerita mengenai proses pembentukan kabinet tersebut.
Jokowi mengatakan dirinya menerima 300 usulan nama untuk mengisi posisi menteri. Padahal, jumlah kursi menteri hanya 34. Dia pun harus mempertimbangkan berbagai latar belakang.
“Tidak mudah menyusun kabinet yang harus beragam karena memang Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika,” kata Jokowi yang menyatakan pekerjaan membentuk kabinet, termasuk mengangkat menteri dan wakil menteri, merupakan pekerjaan yang sangat berat.
NU Tak Dijatah Menteri Agama, PDIP: Kan Sudah Dihibur dengan Wamen
Jokowi menyadari bahwa akan lebih banyak pihak yang kecewa daripada yang gembira soal keputusannya dalam memilih menteri. Akhirnya, keputusan itu tercermin dalam susunan kabinet yang diumumkan Jokowi pada Rabu (23/10/2019), termasuk para wakil menteri yang dilantik pada Kamis (25/10/2019).
“Mungkin juga sebagian di antara yang hadir juga ada yang kecewa. Jadi saya mohon maaf tidak bisa mengakomodir semuanya karena sekali lagi, ruangnya hanya 34 [menteri],” tuturnya, seperti dikutip dari keterangan tertulis yang dirilis oleh Sekretariat Presiden.
Acara pembukaan Mubes X Pemuda Pancasila dihadiri oleh Ketua Umum Majelis Permusyawaratan Nasional Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno, Ketua MPR Bambang Soesatyo selaku Ketua Panitia Mubes, Ketua DPD La Nyalla Mataliti, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali, dan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki. Selain itu tampak hadir juga sejumlah tokoh masyarakat dan ketua umum partai politik serta organisasi kemasyarakatan.
Polemik Menag, Ridwan Hanif: Kurang Tinggi Apa NU di Kabinet Jokowi?
Aroma ketidakpuasan muncul dari berbagai kalangan. Sejumlah kritik muncul terkait posisi Menteri Agama yang tidak dijabat oleh kader Nahdlatul Ulama dan Mendikbud dari luar tokoh Muhammadiyah. Belum lagi anggota tim ekonomi yang dinilai banyak pihak terlalu mengakomodasi perwakilan partai politik.