SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Solopos.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali bereaksi terhadap isu-isu hoaks yang menyudutkan dirinya dan pemerintah, termasuk isu PKI dan antek asing. Dia mengaku prihatin karena mengetahui hasil survei yang menyebut 9 juta orang percaya dengan isu fitnah yang beredar di masyarakat termasuk melalui media sosial.
“Harus saya sampaikan, ada 9 juta masyarakat percaya karena saya dapat survei masyarakat percaya dengan fitnah seperti ini,” kata Presiden Jokowi saat membuka Jambore Kebangsaan Bela Negara Keluarga Besar Forum Komunikasi Putra Putri TNI-Polri (FKPPI) Tahun 2018 di Bumi Perkemahan Ragunan Jakarta, Jumat (7/12/2018).
Dalam kesempatan itu Presiden Jokowi menunjukkan gambar tokoh PKI DN Aidit sedang berpidato pada tahun 1955. “Coba lihat di medsos. Banyak sekali gambar DN Aidit sedang pidato pada tahun 1955, kok di dekatnya ada saya,” kata Jokowi.
Menurut dia, penyebaran isu-isu seperti itu merupakan cara yang tak beretika dan tak beradab. “Saya lahir saja belum, hal yang tidak masuk akal sehingga harus dijelaskan,” katanya. Ia menyebutkan PKI sudah bubar pada 1965, sementara dirinya lahir pada tahun 1961. “Masa ada PKI balita, cara berpolitik seperti itu harus dihentikan,” kata Jokowi.
Ia menyebutkan selama sekitar empat tahun dirinya mendiamkan isu itu. Namun saat ini dia harus menjawab dan menjelaskan bahwa isu itu tidak benar.
Jokowi juga menyinggung isu dirinya sebagai antek asing. Padahal sejumlah aset migas dan pertambangan kini dikuasai oleh BUMN, termasuk ladang minyak mentah Blok Mahakam yang dulu dikuasasi Jepang dan Prancis yang kini 100 persen dikuasai Pertamina.
“Juga Freeport yang saya minta bulan ini harus dapat mayoritas 51 persen,” katanya. Ia menyebutkan lebih dari 40 tahun, Indonesia hanya mendapat bagian 9 persen dan Indonesia hanya diam saja, namun tidak ada yang berdemo.
“Ketika 51 persen malah bilang antek asing, asing, saya tak akan diam kalau ada isu isu seperti, akan saya jawab,” katanya.
Hadir dalam acara itu Ketua Umum FKPPI Pontjo Sutowo, Ketua Badan Bela Negara FKPPI yang juga Ketua DPR Bambang Soesatyo. Juga hadir sejumlah menteri Kabinet Kerja antara lain Menko Polhukam Wiranto, Mensos Agus Gumiwang K, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Seskab Pramono Anung.